Bangsawan Pikiran

Oleh H. ROSIHAN ANWAR

DOKTER Abdul Rivai yang juga wartawan pada awal abad ke-20 memperkenalkan istilah "bangsawan pikiran". Istilah ini dibedakannya dengan "bangsawan usul".

Pada edisi perdana (1902) majalah Bintang Hindia, Abdul Rivai menulis "Tak ada gunanya lagi membicarakan "bangsawan usul", sebab kehadirannya merupakan takdir. Jika nenek moyang kita keturunan bangsawan, maka kita pun disebut bangsawan, meskipun pengetahuan dan capaian kita bagaikan katak dalam tempurung. Saat ini, pengetahuan dan pencapaianlah yang menentukan kehormatan seseorang. Situasi inilah yang melahirkan "bangsawan pikiran".

Sudah lama saya tak mendengar istilah "bangsawan pikiran". Karena itu saya tersentak senang ketika Dr. Yudi Latif dari Universitas Paramadina menyebutkan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Akademi Jakarta di Taman Ismail Marzuki Jakarta 24 Agustus 2007. Yudi Latif berbicara tentang: Mencipta tanda, memuliakan kembali pikiran.

Setiap studen modernisasi niscaya mengetahui betapa pentingnya mewujudkan perubahan dari yang serba tradisional dan feodal ke tahapan modern dan demokratis. Dalam proses itu orang-orang yang mewakili dan membawakan "bangsawan pikiran" memegang peran utama. Merekalah yang memimpin perjuangan membebaskan anak bangsa dari penjajahan asing.

Waktu memberikan ceramah mengenai kebangsaan (nasionalisme) di depan dua ratusan mahasiswa baru Fakultas Kedokteraan Universitas Indonesia 21 Agustus 2007, saya bercerita tentang para siswa Sekolah Dokter Djawa yang kemudian berubah jadi STOVIA, tentang Budi Utomo yang didirikan 20 Mei 1908, Sarekat Islam tahun 1911, Muhammadiyah tahun 1912. Dr. Wahidin, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Soetomo bergerak di Budi Utomo, H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim di Sarekat Islam, mereka boleh dibilang adalah penating "bangsawan pikiran".

Perlawanan terhadap tradisionalisme dan feodalisme dilukiskan oleh cerita berikut. Tahun 1914 SI (Sarekat Islam) Semarang menggelar demo. Waktu itu para demonstran mengusung sebuah semboyan yang menyatakan bahwa orang Jawa tidak sudi lagi duduk jongkok seperti seekor kodok. Di rumah bola (societait) SI di Surabaya orang tidak boleh lagi duduk di lantai dan semua anggota harus memakai pantalon.

Memakai pakaian Barat mengakhiri busana tradisionil yang dengan motif dan kombinasi warnanya menunjukkan status pemakainya. Putra mahkota Mataram Yogyakarta mengunjungi ketua SI Malang ketika meletus wabah penyakit sampar dan ningrat keraton itu berbicara dalam bahasa Jawa-kromo, bukan Jawa-ngoko. Jelas suatu perubahan sedang menjelma.

Bila Budi Utomo tidak mempunyai banyak jumlah anggota, Sarekat Islam mengkalim punya dua juta anggota. Bila disimak pers Sarekat Islam pada tahun 1916, maka di situ disebutkan bahwa Islam adalah semen yang memadukan jutaan orang Indonesia, juga bahwa Islamlah yang memajukan nasionalisme dan cinta tanah air. SI tidak hanya memiliki sifat Islam, tapi juga sikap antikapitalis.

Kaum kapitalis asing membikin rakyat Indonesia tetap miskin. Kaum penjajah memperoleh banyak keuntungan dari industri minyak bumi dan gula, tapi orang Indonesia sama sekali tidak memperoleh manfaatnya. Para SI terutama menyorot penanaman gula tebu. "Pabrik-pabrik gula adalah racun bagi orang Jawa" kata koran-koran SI.

Hal paling menarik dari sejarah nasionalisme pada masa awal abad ke-20 ialah terdapatnya golongan Islam dan golongan Marxisme dalam satu organisasi SI. Tidak ada masalah. Baru kemudian setelah orang-orang merah disingkirkan dari SI, kedua golongan itu mengambil posisi berseberangan.

Hal lain yang menarik ialah bahwa Hatta dan Sjahrir yang menjadi mahasiswa di negeri Belanda pada dasawarsa 1920-an tertarik oleh Marxisme, sedangkan Soekarno yang belajar di Bandung lewat bacaan perpustakaan juga sampai pada sikap sama menjadi sosialis. Soekarno - Hatta - Sjahrir adalah antikapitalis, antiekonomi kolonial, antiekonomi eksploitasi, dan mereka menjadi nasionalis untuk membebaskan bangsa Indonesia dari genggaman kolonialisme, sekaligus berideologi sosialis dalam mengurus kehidupan bangsa Indonesia.

Para "bangsawan pikiran" telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, memimpin perjuangan menegakkan proklamasi kemerdekaan memperoleh pengakuan internasional atas keberadaan RI dan selanjutnya selalu ada di tengah perkembangan negeri ini. Kini Indonesia telah merayakan HUT ke-62 kemerdekaannya. Gambaran apakah yang tampak?

Dr. Yudi Latif mengatakan di seminar Akademi Jakarta "Terdapat tanda-tanda bahwa "pikiran" tak lagi menjadi ukuran kehormatan. Inteligensia dan politisi berhenti membaca dan mencipta, karena kepintaran kembali dihinakan oleh "kebangsawanan baru" (kroni dan kekayaan"). Ditambahkannya "penaklukan daya pikiran oleh "kebangsawanan baru" membuat mindset kebangsaan kehilangan daya refleksivitasnya?

Tanpa kemampuan refleksi diri, suatu bangsa kehilangan wahana pembelajaran untuk menakar, memperbaiki dan memperbaharui dirinya. Tanpa kapasitas pembelajarannya, bangsa Indonesia (secara keseluruhan) bergerak seperti zombie. Kian hari penduduk kota-kota (metropolitan) di Indonesia kian terperangkap dalam jejaring keluhan.

Bersama eskalasi pertumbuhan supermal yang dibangun di sembarang tempat, rongga-rongga ruang publik sebagai arena belajar kolektif, pertukaran pikiran dan kreativitas budaya kian menyempit. Di republik korup dan jahil, persahabatan madani sejati hancur. Tiap warga berlomba mengkhianati negerinya atau temanya: "yang muda malas, yang tua gatal; kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan".

Tinggallah saya bertanya: di mana engkau "bangsawan pikiran"?***

Penulis, wartawan senior Indonesia.

Sumber: Pikiran Rakyat, 3 September 2007

Dunia Pendidikan Belum Merdeka

Oleh Dr. DEDI SUFYADI

BULAN Agustus ini bulan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataannya di bulan Juli lalu, kita mesti terharu melihat demo guru dan mendengar jeritan orang tua murid yang tak kuat bayar dana sumbangan pendidikan (DSP). Rupanya mereka masih berjuang merebut kemerdekaan.

Kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa untuk dapat diperjuangkan di muka bumi ini. Begitu pula halnya kemerdekaan di dunia pendidikan kita, masih harus terus diperjuangkan. Saya benar-benar terharu, yang namanya wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun (Wajar Dikdasmen) masih dicemari oleh berbagai pungutan yang sangat membebani para orang tua yang lagi kesusahan. Abang becak, pegawai pabrik yang kena PHK; PNS jujur semuanya menjerit ketika mendaftarkan anak tercintanya ke SD, SMP atau SMA Negeri diharuskan menyerahkan uang masuk yang sudah dipatok oleh pihak sekolah dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Begitu pula halnya UU guru dan dosen yang sudah capai-capai dilahirkan oleh para anggota DPR yang terhormat kenyataannya tak ada bedanya dengan UU pokok agraria. Memang, apa hendak dikata kita ini sudah terkenal pandai membuat konsep tapi belum pandai menerapkannya.

Kemerdekaan di dunia pendidikan kita tampaknya masih berupa angan-angan. Sekali lagi saya sangat terharu. Ketika pada bulan Juli lalu, banyak orang tua menjerit karena anak tercintanya masuk SMP, SMA bahkan perguruan tinggi (PT) mesti pakai duit dengan jumlah semakin melangit. Jadinya orang berada menderita, orang tak punya sengsara. Ini lah salah satu tanda dunia pendidikan kita belum merdeka. Kemerdekaan ternyata belum juga dirasakan oleh kebanyakan guru dan dosen. Guru sebenarnya lebih mending, PP nya lagi dibikin; tetapi bagaimana dengan PP dosen ?. Tampaknya dosen mah jalan sendiri saja lah. Oleh karenanya tak usah lah tanya-tanya. Mengapa kita kalah maju sama Malaysia ?. Mengapa Vietnam masuk delapan besar, sedangkan PSSI tidak ?. Kita tahu sendiri lah jawabnya. Dunia pendidikan kita belum merdeka.

Ironis memang. Di satu pihak orang kecil begitu bersemangatnya ingin menyekolahkan anak tercintanya guna merubah nasib keluarga, namun di pihak lain biaya sekolah yang membumbung tinggi menghadangnya bagai barrier yang mesti dilewati. Akhirnya di musim PSB/PMB, pegadaian bahkan rentenir kebanjiran konsumen.

Yang tidak bisa menggadaikan barang dan tidak mau pergi ke rentenir, terpaksa dengan deraian air mata melepas anaknya ke perempatan jalan. Jadi pengamen dan atau pedagang asongan. Memang, kemiskinan amat dekat dengan kebodohan.

Dunia pendidikan kita ternyata baru bisa menciptakan kesenjangan. Senjang kaya - miskin, karena memang dunia pendidikan kita tren nya seperti untuk orang kaya saja. Saya kira cukup sulit bagi orang miskin untuk bisa memasukkan anaknya ke SMP Negeri, bila diharuskan bayar ratusan ribu rupiah.

Dunia pendidikan kita belum merdeka sangat dirasakan oleh para tukang becak, ketika diharuskan membayar biaya sekolah anaknya yang disamakan dengan anak para pengusaha. Penyamarataan bayaran biaya sekolah rasanya kurang adil, sama halnya dengan pembedaan layanan guru terhadap anak orang kaya dan anak orang miskin. Dalam hal ini lah pemerintah mesti turun tangan, jangan hanya pada saat kampanye saja.

Terus terang kita prihatin melihat perpustakaan yang tak menarik untuk dikunjungi, melihat ruang kelas bagaikan kandang ayam; melihat pungutan pada siswa baru dengan dalih yang terasa di buat-buat.

Apa lagi dunia pendidikan tinggi kita sekarang ini cenderung didominasi oleh orang yang berduit saja. Hitungannya sudah bukan jutaan lagi tapi puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Bayangkan saja untuk bisa kuliah melalui jalur apa lah namanya di Fakultas Kedokteran Unsoed, orang tua harus mampu menyediakan uang 100 jutaan rupiah. Sekarang ini yang boleh dikatakan paling murah hanya ke Fakultas Pertanian, karena memang mencangkul sih pekerjaan yang sedang terpinggirkan.

Ironis sebenarnya orang-orang kampus sendiri yang hidupnya hanya untuk ilmu, kesejahteraannya boleh dibilang kurang menggembirakan bila dibandingkan dengan orang kampus yang kerjanya seperti burung alap-alap.

Kemerdekaan pendidikan di negeri ini boleh dikatakan semakin luntur. Anggaran BOS menggelontor, tapi orang tua murid selalu dihantui oleh keharusan beli buku. Buku gratis pemberian pemerintah, tampaknya sudah tinggal kenangan. Dulu waktu zaman normal kita itu masih bisa baca buku milik negara. Sekarang mah baca buku pinjam dari kakak kelas pun sering terganggu oleh yang namanya pembaruan kurikulum.

Saya kagum pada Bupati Kabupaten Muba Provinsi Sumsel yang telah mampu melaksanakan Wajar 15 tahun secara gratis alias tanpa pungutan (Republika, 6/7-2007). Saya hormat walaupun belum puas pada Bupati Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat yang telah mampu menolak permintaan izin penjual buku pelajaran ("PR"

, 3/7-2007). Saya gembira walaupun belum nyata pada Wali Kota Bandung yang mau menaikkan gaji guru ("PR", 25/7-2007). Namun saya masih prihatin melihat gonta-ganti kurikulum lalu gonta-ganti buku pelajaran. Saya prihatin melihat bandelnya UN lalu bimbingan test semakin marak. Dikemanakan wibawa orang tua yang tidak mampu menyayangi anaknya lewat bimbel ?. Apa khabar para pengajar di sekolah, yang kemerdekaannya terus diganggu ??. Guru yang dibanggakan tergerus oleh bimbel yang sudah jadi kebanggaan.

Seiring dengan turunnya dana BOS sudah saatnya manajemen pendidikan ditegakkan. Sekolah yang masih kekurangan dana jangan minta ke murid, minta lah ke pengusaha yang berkelas konglomerat yang suka menabung di Singapura. Hindarkan beban anak-anak kita dari soal pungutan uang, agar mereka dapat fokus pada prestasi. Saya bangga melihat pelajar kita yang mampu menyabet emas di Olimpiade Fisika. Sebaliknya saya prihatin ketika melihat pelajar kita pakai anting mungkin sedang over acting saking pusing ngemutan uang pungutan. Namun saya tetap kagum, ketika melihat isi tas pelajar kita yang berat-berat itu ternyata masih dijejali oleh buku-buku agama pegangan kita.

Begitu pula seiring dengan terealisasinya 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN, sudah saatnya UU guru dan dosen diimplementasikan. Nasibnya jangan seperti UU pokok agraria sebatas jadi pajangan saja. Mohon maaf, PP untuk Dosen sepertinya tak teragenda dalam bahasan di DPR.

Belum merdekanya dunia pendidikan kita ini, tampaknya memerlukan campur tangan Pak SBY. Pak SBY, seorang presiden yang begitu telaten dalam memberikan penghargaan. Hanya saja sayang, penghargaan kepada dosen belum saya lihat beliau berikan. Kata salah seorang anggota DPR mah, dosen itu kulturnya lain. Saya tak tahu, apa yang dimaksud kultur lain itu. Apakah dosen itu sama dengan malaikat yang tidak punya nafsu keduniaan ?. Wallahualam. Yang jelas dosen itu sekali saja berbuat khilaf, langsung masuk penjara.

Ya Allah, kata Pak Rokhmin Dahuri. Di mana, keadilan di negeri ini ?. Saya yang handeueul teu kacepretan akhirnya hanya bisa berucap, Ya Allah, semoga kebenaran di negeri ini ditampakkan. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dirgahayu HUT RI. Merdeka! ***

Penulis, dosen Kopertis wil. IV Jabar-Banten, dpk. di Unsil Tasik.

Pikiran Rakyat, 13 Agustus 2007

Membaca Budaya Sunda

Oleh JAKOB SUMARDJO

SELAMA saya mencoba memahami artefak-artefak budaya Sunda sebagai simbol sosialnya, terutama artefak-artefak seninya, kesimpulan sementara yang dapat saya ambil adalah betapa kayanya kebudayaan ini dengan varian-variannya. Kita tidak dapat menyatakan bahwa budaya Sunda itu begini dan begitu akibat variannya yang banyak.

Kalau pernyataan seperti itu diungkapkan, mungkin cocok untuk beberapa varian, namun tentu ada melesetnya untuk varian-varian yang lain. Antropolog Amerika, Robert Wessing, dalam Konferensi Kebudayaan Sunda bertaraf internasional di Bandung, mengatakan bahwa Sunda sebagai kesatuan adalah sebuah abstraksi, kenyataannya Sunda itu beragam, namun Sunda juga adanya.

Realitas paradoks seperti ini segera terbaca ketika saya membaca transkripsi beberapa pertunjukan pantun Sunda dari berbagai daerah di Pasundan ini. Semua pantun Sunda adalah pantun Sunda, namun ada perbedaan antara pantun Cisolok dengan pantun Situraja, dengan pantun Kuningan, dengan pantun Bogor, dengan pantun Baduy. Begitu pula beberapa seni pertunjukan Sunda hanya ada di satu daerah, misalnya Garut, tetapi tidak ada di daerah Karawang, tidak di daerah Sumedang, dan lainnya. Topeng Betawi hanya ada di sekitar masyarakat Sunda di Jakarta dan Bekasi, Topeng Cisalak hanya ada di Bogor, Topeng Banjet hanya ada di Karawang, Topeng Cirebon hanya ada di Cirebon yang berbeda dengan Topeng Priangan.

Mereka yang ahli bahasa tentu akan menemui gejala varian yang serupa. Bahasa Sunda itu jelas bahasa Sunda, namun ada perbedaan antara bahasa di Priangan dengan di Bogor dan tempat lain. Benda yang sama oleh beberapa dialek Sunda disebut dengan nama yang berbeda-beda. Atau sebutan yang sama ternyata menunjuk pada kenyataan yang berbeda di beberapa daerah. Semua ini menunjukkan bahwa budaya Sunda itu amat kaya, amat beragam, amat bervarian, namun menunjukkan kesundaan yang sukar dirumuskan. Mungkin ini bukan hanya gejala budaya Sunda, namun realitas itu ada.

Inilah sebabnya orang harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam pers pro toto, yakni menyebut suatu varian Sunda sebagai milik seluruh budaya Sunda yang nomor dua besarnya setelah budaya Jawa itu. Tidak mengherankan apabila artikel M. Rosihan Anwar, Ph.D., "Negara Pasundan Versi Kartalegawa" ("PR" Selasa 12 Desember 2006) dapat menimbulkan salah baca karena "versi" tersebut tidak berarti "seluruh Sunda". Artikel itu dengan jelas menyebut bahwa masyarakat Sunda yang lain justru menentangnya. Menyebut bagian untuk keseluruhan tidak dapat diberlakukan begitu saja terhadap realitas budaya ini.

Dr. Nina N. Lubis menulis menulis dan mengedit buku berjudul Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat (2000), yang menyadarkan kita bahwa sejarah Jawa Barat juga bervarian. Terbentuknya Banten, Cirebon, Galuh-Ciamis, Sumedang, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Bogor ternyata tidak merupakan suatu kesatuan peristiwa meskipun kadang ada hubungannya, tetap merupakan "cerita" tersendiri. Berbeda kalau orang mau menulis sejarah kota-kota lama di Jawa, misalnya, mau tak mau tentu mengacu pada pusat kekuasaan yang sama. Kota-kota itu berkembang sebagai bagian-bagian sejarah pusat yang sama meskipun mempunyai cerita yang berbeda pula.

Sekarang ini masyarakat Sunda Cianjur misalnya, dapat menyusun sejarah daerahnya sendiri yang tipis kaitannya dengan sejarah Banten atau sejarah Cirebon. Begitu pula artefak-artefak seni setiap daerah berbeda-beda. Bahasa Sunda juga bervarian. Namun semua perbedaan-perbedaan itu menuju satu kesepakatan bahwa itu semua Sunda. Genealogi Sunda itu kaya meskipun ada genealogi dasarnya yang sama, yakni budaya masyarakat peladang (huma).

Geografi Pasundan ini berbukit-bukit dan kaya hujan. Tantangan alam ini dijawab oleh masyarakat Sunda dengan mengembangkan teknologi pertanian ladang. Huma adalah ladang berpindah karena tanaman padi mengandalkan humus tanah dan hujan sehingga kesuburan tanah berusia terbatas sekitar 4-5 tahun. Sesudah itu harus dicari lahan baru dengan membuka hutan lagi.

Mobilitas ini tidak memungkinkan pembentukan kelompok besar, mungkin hanya sekitar 40-50 keluarga dalam satu kelompok. Kelompok kecil ini membentuk kesatuan dengan kelompok lain, yang biasanya pengembangan dari kelompok (kampung) aslinya. Masyarakat Sunda membentuk kesatuan kelompok itu dalam sistem tripartit. Di sini kebebasan dan keterikatan saling mengisi. Ke dalam, bebas dan otonom, tetapi ke luar, terikat oleh dua kelompok yang lain. Hubungan itu bersifat pembagian fungsi dan otoritas.

Silih asah, silih asih, silih asuh. Saling mengasuh berarti ada yang mengasuh dan diasuh. Pengasuh dipegang oleh kelompok asli tertua. Inilah penguasa adat yang amat dihormat. Kampung inilah pemilik mandat otoritas kekuasaan, namun ia tidak menjalankan mandat itu. Pelaku mandat adalah kampung Silih Asih, yakni eksekutif yang menyatukan ketiga kampung. Silih Asah dipegang oleh kampung ketiga. Asah berarti mengasah, menajamkan karena otoritas menjaga keamanan dan pertahanan ketiga kampung. Inilah kampung para ahli silat.

Kehidupan berladang ini merupakan embrio lahirnya konsep kebebasan dalam keterikatan. Plural tetapi tunggal. Tiga tetapi satu. Satu tetapi tiga. Pola ini masih hidup sampai hari ini di daerah perdesaan Sunda, dengan susunan kampung adat (buhun), kampung nagara (administrasi modern), dan kampung Islam di mana masjid besar berada. Varian-varian Sunda muncul dari sistem tripatit ini. Bebas tetapi menyatu. Sunda sini dan Sunda sana, namun satu Sunda. Secara eksistensi banyak Sunda, namun substansinya satu Sunda.

Dalam sistem Sunda semacam itu, pancakaki merupakan asas penting kekeluargaan atau kekerabatan. Hubungan darah lebih bermakna daripada kesatuan lokal. Inilah sebabnya lokal-lokal Sunda boleh banyak dan beragam, namun semua itu disatukan oleh darah Sundanya. Tidak heran apabila hitungan pituin tidaknya darah seseorang akan menentukan eratnya ikatan kekeluargaan. Sunda sejati adalah semua yang berdarah Sunda sejak awalnya.

Sistem ini juga menyulitkan untuk mencari satu tokoh Sunda yang mewakili seluruh kesundaan, justru karena kayanya varian. Satu-satunya tokoh yang mewakili seluruh Sunda ialah Prabu Siliwangi karena raja ini menyatukan seluruh Sunda dalam otoritas mandat sakralnya. Siliwangi adalah Sunda dan Sunda adalah Siliwangi. Ketika tokoh yang demikian itu tidak muncul lagi, kedudukannya digantikan lembaga agama Islam yang memang menyatukan seluruh kesundaan. Islam adalah Sunda dan Sunda adalah Islam.

Mungkinkah tokoh seperti Prabu Siliwangi akan muncul kembali sebagai simbol Sunda yang baru? Dalam hubungan ini jelaslah bahwa tokoh semacam Kartalegawa seperti ditulis Rosihan Anwar itu tentu tidak dibaca sebagai mewakili Sunda.

Sistem tripartit ini juga menyebabkan orang Sunda sangat ekologis. Gunung dan hutan dilestarikan. Pembukaan hutan selalu terbatas, bukan babad hutan. Kelestarian hutan menjamin tersedianya air dan hujan. Hutan-hutan sakral masih dapat disaksikan beberapa puluh tahun yang lalu di Pasundan ini. Orang dilarang menebangi hutan semacam itu, bahkan memasukinya pun dilarang.

Sebuah kesatuan tiga kampung atau enam atau sembilan, selalu dikaitkan dengan keberadaan hutan sakralnya. Kampung dan hutan (bukit) adalah pasangan kembar kehidupan. Keduanya saling mengisi dan memberi. Hutan memberi air, manusia melestarikan hutan. Tidak heran apabila gunung-gunung dan bukit-bukit (pasir) di tanah Pasundan terjaga keberadaannya sampai beberapa puluh tahun lalu. Hutan, dalam pikiran orang Sunda, dihuni oleh roh-roh raja. "Hati-hati kalau memasuki hutan Anu dan Anu karena bisa bertemu dengan Putri Anu dari Pajajaran", begitu bunyi pesan penduduk kampung dekat hutan. Berbeda dengan pandangan orang Jawa yang melihat hutan sebagai tempat bersemayamnya segala jin dan demit setan yang angker-angker. Hanya manusia sakti mampu memasuki hutan semacam itu.

Lestarinya hutan-hutan menyebabkan keterpisahan antarkelompok kampung juga semakin kuat. Hal ini menyebabkan varian Sunda semakin diperkuat. Varian bahasa berkembang. Kemandirian kesenian menyebabkan suatu daerah memiliki jenis seni tertentu, sedangkan daerah lain memiliki jenis seni yang lain. Peta varian budaya Sunda ibarat sebuah tapestry yang berisi jalinan varian-varian warna dan bentuk, yang muncul di sudut ruang kemudian menghilang dan muncul di sudut yang lain. Semua itu merupakan mozaik yang saling berkelindan, muncul, hilang bermetamorfosa di tempat lain. ***

Penulis, budayawan tinggal di Bandung.

Sumber: Pikiran Rakyat