Hilangnya Dua Ilmu di Era Kemerdekaan

Dedy Purwanto
Aktivis PPI se-Malaysia, Mahasiswa S2 Universiti Teknologi Petronas Malaysia

Bulan Agustus datang kembali. Mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa ternyata bulan ini tidak hanya spesial bagi rakyat Indonesia, tapi juga bagi Malaysia. Indonesia memperingati hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, sedangkan Malaysia pada tanggal 31 Agustus. Sungguh suatu kebetulan yang menarik: dua negara yang bersahabat dan sangat dekat baik secara geografis maupun budaya masyarakatnya ternyata merdeka dalam bulan yang sama. Dalam segi usia, Indonesia memang lebih senior dibandingkan Malaysia. Tahun ini merupakan ulang tahun emas (50 tahun) mereka dan ulang tahun kita yang ke-62.

Kita yang lebih senior ini malah jauh tertinggal dalam ekonomi, teknologi, dan bidang lainnnya dari Malaysia. Data UNDP 2003 menunjukkan, dalam World Economic Forum (103 negara), Indonesia berada pada peringkat 72 sementara Malaysia pada peringkat 29. Sungguh menggelisahkan, rakyat yang serupa (perawakan fisik, bahasa, dan budaya), namun bernasib berbeda. Padahal kemerdekaan yang berhasil kita raih jauh lebih terhormat dan heroik. Berapa Berbeda dengan Malaysia yang merdeka hanya dengan melalui diplomasi dan perjanjian.

Sudah saatnya kita berpikir objektif . Apa sebenarnya penyebab dari semua ini. Tun Dr Mahathir Muhammad dalam ceramah Hari Kemerdekaan Malaysia (13/08/07) di Universiti Teknologi Petronas, Malaysia, menyampaikan bahwa korupsi telah menjadi budaya dan hal yang biasa di 'negara-negara tertentu'. Walaupun dengan kata jamak, peserta yang hadir pada acara tersebut termasuk saya dapat langsung menginterpretasikan bahwa yang dimaksud adalah Indonesia. Beliau mengingatkan bahwa negara tidak akan maju jika dipimpin oleh para koruptor. Perbaikan moral merupakan solusi yang dia sajikan untuk menghadapi isu korupsi.

Ada benarnya memang solusi yang yang dia sampaikan. Namun seperti apa detilnya, tampaknya menjadi bias dan setiap orang akan mempunyai tafsir yang berdeda-beda. Untuk bangkit menjadi negara maju, saya mengambil referensi dari ajaran Islam. Di dalam Islam, ada dua kategori ilmu yang bersumber dari Tuhan dan harus dikuasai oleh manusia agar selamat dan bahagia dunia-akhirat. Ilmu ini juga yang akan menjelaskan bagaimana negara-negara Barat dapat maju dari segi tertentu dan terbelakang dari segi yang lain, juga bagaimana Malaysia dapat lebih maju dari Indonesia.

Kemungkinan jawaban Pertama adalah ilmu kauliyah, adalah ilmu tertulis yang langsung bersumber dari Tuhan yaitu Alquran dan Hadis Nabi. Malaysia yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam masih memegang kuat ilmu ini dan rata-rata masyarakatnya pun lebih mematuhi perintah-Nya dibandingkan dengan masyarakat Indonesia. Di sekolah-sekolah serta instansi publik dan pemerintah, bisa dilihat bagaimana cara mereka berpakaian. Mereka masih sangat mencintai budaya melayu yang sangat dekat dengan budaya Islam. Sehingga kesantunan dan moral pun lebih berwarna dinegeri ini. Tampaknya rahmat Allah pun lebih melimpah di Malaysia seiiring dengan tetap dipegangnya kecintaan negara dan masyarkatnya terhadap Islam.

Sementara di Tanah Air kita, simbol-simbol Jawa ala Majapahit lebih disukai menjadi keunikan yang tidak terlalu berarti. Lihat saja, saat pertama kali seorang asing menginjakkan kaki di bandara Soekarno-Hatta Jakarta, patung khas Majapahit akan menyambut tamu yang datang ke pusat negara. Sehingga seakan-akan kebudayaan lain bukan bagian dari Indonesia. Saya tidak bermaksud tidak mengizinkanhal itu, tapi mengingatkan bahwa aneka kekayaan budaya lain jangan dibiarkan mati.

Kedua, ayat kauniyah. Yakni ilmu yang bersumber dari Allah dan 'tertulis' di alam semesta: tubuh manusia, laut, daratan, hingga luar angkasa. Umat Muslim seharusnya juga menyadari bahwa ilmu ini juga menjadi kewajiban untuk dipelajari dan diamalkan. Maka wajarlah negara Barat lebih maju dalam teknologi dan ekonomi di mana ilmu ini benar-benar mereka kuasai. Nilai-nilai positif seperti disiplin, good governance yang bersumber dari akal ciptaan Tuhan pun mereka kuasai. Namun masyarkat Barat mundur dalam hal sosial dan spiritual. Sehingga mereka tidak mempunyai pegangan dan tujuan hidup yang jelas, akhirnya kehampaan hidup pun mendera.

Sungguh indah sebenarnya Islam yang mencakup keseluruhan dalam segenap segi kehidupan. Sehingga mereka yang mengamalkannya dengan benar mempunyai pedoman yang sempurna. Sementara kita di Indonesia telah meninggalkan kedua ilmu tersebut. Di negara kita bisa dilihat jika ada pemimpin yang mencoba memperbaiki moral masyarakat dengan kebijakan pelarangan pelacuran, minuman keras, hiburan malam bermasalah yang dekat dengan narkoba dan AIDS, maka penentangan terhadap kebijakan tersebut akan muncul. Dengan dibantu media, kalangan ekstremis liberal yang sangat tidak demokratis mereka berperan besar dalam penghancuran tatanan masyarakat yang ingin kembali pada nilai-nilai moral yang universal. Tampaknya umat Muslim Indonesia benar-benar telah mengalami tirani mayoritas sehingga tidak dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan tenang dan sempurna.

Ilmu kauliyah tidak di tangan, ilmu kauniyah pun melayang. Dalam hal Human Developemnt Index (HDI)) misalnya, data UNDP 2003 juga menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 110 dari 175 negara. Lalu, melihat kondisi seperti ini, dapatkah kita mengambil pelajaran? Mahathir Muhammad masih dalam kesempatan yang sama, dalam menjawab sebuah permintaan peserta untuk memberikan pesan terhadap Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan tidak hanya satu, tapi ratusan pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri. Tentunya pemimpin ini adalah pemimpin devotis (mengabdi) yang mengerti makna penciptaan dirinya untuk menjadi khalifah dan mengabdi pada Allah SWT dengan komprehensif menjaga keseimbangan pengamalan ilmu kauliyah dan kauniyah. Sehingga Allah pun cinta kita dan kita menjadi maju karena mengambil sudut maju positif Barat dan Timur bukan sebaliknya malah mengambil sudut terbelakang Barat belaka.

Republika, 22 Agustus 2007

Indonesia 3.0

Oleh Adi Ekopriyono

JUDUL tulisan ini saya kutip dari working paper yang disajikan Indonesia Marketing Association (IMA) dalam acara "Prof Philip Kotlerís Public Institutional Dinner Night" di Jakarta, 7 Agustus lalu. Kebetulan saya datang di acara yang diisi presentasi pakar pemasaran dunia Philip Kotler dan dihadiri Wapres Jusuf Kala tersebut.

Dalam working paper itu disebutkan, Indonesia 1.0 terjadi pada 1945 sampai 1965 ketika pertanian menjadi tulang punggung ekonomi. Indonesia 2.0, terjadi pada 1967 sampai 1997 ketika industri menjadi tulang pungung ekonomi. Indonesia 3.0 adalah era Indonesia 2005 sampai 2025. Itu adalah era sosial budaya yang ditandai dengan persaingan produktivitas dan kreativitas, dikendalikan oleh teknologi informasi-komunikasi. Pada 2025, diprediksi Indonesia sudah mandiri, maju, adil, dan makmur; dan 2030 sudah menjadi negara maju yang unggul dalam pengelolaan kekayaan alam.

Penahapan itu, mengadopsi pemikiran futurolog Alvin Toffler yang membagi peradaban manusia dalam tiga gelombang perekonomian, yaitu pertanian, industri, dan informasi. Gelombang ketiga dikenal dengan kredo "informasi adalah kekuatan. Barang siapa menguasai informasi, akan menggenggam dunia".

Membaca working paper itu dan mendengar presentasi Philip Kotler tentang nation marketing (pentingnya pemasaran bagi negara yang ingin menang dalam persaingan global), saya teringat pernyataan almarhum Nurcholish Madjid. Cendekiawan muslim itu mengungkapkan, kendala pembangunan masyarakat Indonesia adalah kesenjangan peradaban. Masih ada sebagian masyarakat yang hidup dengan peradaban pertanian, sebagian industri, sebagian lagi sudah informasi. Jadi, tiga gelombang versi Toffler itu semuanya ada di Indonesia pada saat bersamaan.

Kesenjangan tersebut merupakan tantangan internal yang tidak ringan dalam pengembangan masyarakat menuju kultur yang baru untuk membangun peradaban masa depan (creating new culture for building next civilization). Tantangan eksternal berupa penetrasi budaya asing yang dibawa arus globalisasi.

* * *

SAYA setuju Indonesia 3.0 adalah era sosial budaya. Itulah sebabnya, secara ideal pembangunan masyarakat pun dilandasi dengan penguatan sosial budaya lokal. Kreativitas yang didorong oleh teknologi informasi-komunikasi tidak boleh memperkeruh atau merusak sendi-sendi sosial budaya tersebut.

Boleh saja kita mengembangkan atau menggunakan teknologi secanggih apa pun, namun jangan sampai teknologi justru memperlemah nilai-nilai (values), jejaring (networking), dan kepercayaan (trust) yang selama ini sudah menjadi modal sosial. Begitu pula, jangan sampai teknologi justru menggerogoti budaya-budaya lokal yang sebenarnya merupakan kekayaan bangsa ini.

Prediksi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur pada 2025 tidak akan terwujud kalau teknologi tidak diterapkan untuk memperkuat bangunan sosial budaya. Kita layak belajar dari kegagalan pembangunan di berbagai negara yang selama ini kurang memperhatikan faktor sosial budaya lokal. Sebaliknya, kita harus memperkuat sosial budaya, karena keduanya merupakan elemen penting dalam pembangunan citra bangsa (nation image building) di mata internasional.

Saya juga setuju, bahwa Indonesia 3.0 adalah Indonesia yang harus berlomba-lomba mengembangkan produktivitas dan kreativitas dengan basis yang kuat dalam nilai-nilai. Itu artinya, produk-produk yang kita hasilkan haruslah berorientasi kepada mutu. Kreativitas yang kita bangun harus mengarah kepada peningkatan kualitas. Tapi masalah itu tidak sepele, karena menurut beberapa penelitian, kebanyakan orang Indonesia tidak berorientasi kepada mutu.

* * *

DALAM konteks itulah, maka sangat penting menempatkan sosial budaya lokal sebagai landasan kokoh bagi pembangunan peradaban masa depan. Bukan sosial budaya yang sudah sangat terkontaminasi oleh gempuran budaya-budaya asing yang masuk melalui wajah "pembangunisme" yang kapitalistis.

Bangsa-bangsa yang maju dan berhasil dalam untaian nilai-nilai global, justru bangsa-bangsa yang kokoh secara sosial budaya lokal mereka. Jepang adalah salah satu contoh; tetap mempertahankan, bahkan memanfaatkan kekuatan lokal itu untuk bersaing.

Salah satu kekuatan itu, oleh Francis Fukuyama disebut trust. Ingin contoh yang lebih dekat? Bali! Pulau Dewata itu pun go international dengan landasan kekuatan lokal.

Nah! Apakah pada usia ke-62, Indonesia tetap akan mengabaikan unsur sosial budaya dalam pembangunan masyarakatnya? Apakah kita masih melanjutkan gaya sebagai orang yang kagetan dan gumunan menghadapi arus globalisasi? Kalau jawabnya "ya", maka Indonesia 3.0 tidak akan mencapai cita-cita mandiri, maju, adil, dan makmur.

Sudah saatnya, bangsa ini bangkit berlandaskan kekuatan sosial budaya lokal. Seperti bangkitnya Mbah Maridjan yang etos lokalnya tidak luntur oleh kemajuan teknologi. "Rosa, rosa...!"

Oke! Dirgahayu Indonesiaku! Merdeka! (68)

-- Adi Ekopriyono, wartawan Suara Merdeka di Semarang.

Suara Merdeka, 13 Agustus 2007

Timor Leste dan Soal Bahasa Indonesia

Oleh H. ROSIHAN ANWAR

XANANA Gusmao begitu ditunjuk sebagai Perdana Menteri Timor Leste oleh Presiden Jose Ramos Horta langsung diprotes oleh partai Fretilin dan akibatnya kerusuhan dan pembakaran di Ibu Kota Dili dan di Baccao.

Pasalnya, Fretilin dalam pemilu yang baru berlangsung, hanya meraih 21 kursi dari 65 kursi parlemen, tak cukup untuk memerintah sendiri. Partai Xanana memperoleh 18 kursi dan tidak mau bekerja sama dengan Fretilin dalam sebuah kabinet koalisi. Akhirnya CNRT parpol Xanana membentuk aliansi dengan beberapa parpol lain dan Presiden Horta menggunakan hak konstitusionalnya untuk menunjuk PM. Tapi, akibatnya demo dan huru-hara mengancam stabilisasi dan sekuriti.

Sepertinya Republik Timor Leste tak putus dirundung malang. Selain masalah politik, militer, ekonomi yang meminta perhatian pemerintah ada pula masalah lain yang kurang diketahui oleh kita yang bikin sakit kepala yaitu masalah bahasa, tegasnya bahasa resmi yang diakui oleh konstitusi, jumlahnya dua, Tetum dan Portugis.

Sekitar tiga tahun yang lalu seorang warga Australia, kandidat doktor ilmu politik datang kepada saya untuk mengumpulkan bahan bagi penulisan disertasinya. Ternyata dia ahli dalam soal Timor Leste, sering riset ke negeri itu dan dia bercerita kesulitan yang dihadapi oleh para pelajar sekolah menengah akibat digunakannya Portugis sebagai bahasa pengantar atau pembelajaran. Kebanyakan pelajar dan mahasiswa akibat Timor Timur (Timtim) selama 25 tahun jadi provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak paham bahasa Portugis dan hanya menguasai bahasa Indonesia. Maka, tiap pelajaran yang diberikan harus diterjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia. Ini memakan waktu habis terbuang dan energi diarahkan kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu bila pemerintah Timor Leste mengambil sikap praktis serta realistis. Ilmuwan Australia itu berkata bahwa pengaruh mendalam bahasa Indonesia tidak bisa dihilangkan begitu saja. Bahasa Indonesia sudah menjadi alat komunikasi sehari-hari di pasar tempat berdagang, dalam pergaulan di antara warga yang berasal dari daerah dan kota lain yang berbeda-beda.

Saya membaca laporan wartawan Seth Mydans dalam International Herald Tribune (24-7-2007) tentang sidang pengadilan negeri di mana hakim bertanya kepada seorang saksi dalam bahasa Portugis yang tidak dipahaminya, juga tidak oleh terdakwa dalam suatu perkara pembunuhan. Bahasa sehari-hari yang luas dipakai ialah bahasa Tetum dan bahasa Indonesia. Selama seperempat abad bahasa Portugis menjadi bahasa mati, hanya diucapkan oleh generasi yang lebih tua. Setelah Timor Timur jadi negara merdeka tahun 2002, yang tadinya terpinggirkan menjadi arus utama kembali dan arus utama dipinggirkan.

Bahasa buletin resmi Zacharias da Costa (34) dosen dalam manajemen konflik di Universitas Nasional Timor Timur berkata, "Saya telah menyelesaikan dua peringkat bahasa Portugis, tapi saya masih belumb isa mempergunakannya dengan baik hanya bahasa Portugis dasar. Dalam waktu lima tahun, menurut rencana pemerintah, saya harus memberikan semua kuliah dalam bahasa Portugis, suatu bahasa yang nyaris tak terdengar di kampus sini".

Sebuah papan buletin resmi yang terdapat di pintu universitas memuat 14 buah maklumat dari pihak guru. Delapan maklumat ditulis dalam bahasa Tetum, 4 dalam bahasa Indonesia dan, 2 dalam bahasa Inggris. Tidak satu pun yang ditulis dalam bahasa Portugis.

PBB melaporkan pada tahun 2002 bahwa hanya 5 persen dari penduduk Timor Leste yang 800.000 jiwa itu berbicara dalam bahasa Portugis. Dalam sensus tahun 2004, 36 persen mengatakan "mereka punya kemampuan dalam bahasa Portugis". Sebanyak 85 persen mengklaim mampu dalam bahasa Tetum, 58 persen dalam bahasa Indonesia, dan 21 persen dalam bahasa Inggris. UUD baru menyebutkan Portugis dan Tetum sebagai dua bahasa resmi, tetapi Tetum dianggap belum berkembang dan kebanyakan urusan resmi negara dilaksanakan dalam bahasa Portugis. "Ini adalah sebuah keputusan politik, dan saya harus melaksanakannya, suka atau tidak suka," ujar Hakim Maria Pereira dari Pengadilan Negeri Dili yang telah mengikuti kursus kilat bahasa Portugis dan kin menulis vonisnya dalam bahasa Portugis yang lumayan.

Beberapa orang muda yang berbicara dalam bahasa Indonesia yang pada mulanya menentang bahasa Portugis kini mengatakan terima penggunaannya sebagai sebuah stasiun-antara ke arah bahasa Tetum. Sudah 80 persen dari Tetum terdiri atas kata pinjaman Portugis atau kata yang dipengaruhi oleh bahasa Portugis

Suatu rencana lain datang dari Presiden Jose Ramos Horta, salah satu pencipta pemakaian bahasa Portugis sebagai bahasa resmi. "Kini kita harus memikirkan kembali politik bahasa kita. Sebagai langkah pertama, bahasa Inggris dan Indonesia harus diangkat ke status bahasa-bahasa resmi. Saya tak melihat masalah dengan sebuah negara punya empat bahasa resmi. Masalah-masalah bahasa mungkin menyibukkan pikiran Timor Leste selama bertahun-tahun yang akan datang. Sekali rakyat sudah terbiasa akan empat bahasa resmi, kita bisa memberikan kepada rakyat pilihan untuk memilih dua daripadanya sebagai bahasa-bahasa yang diwajibkan," kata Horta.

Saya pikir pemakaian bahasa Indonesia dalam masyarakat Timor Leste tidak akan hilang selama Republik Indonesia memelihara hubungan baik dengan Republik Timor Leste, dan selama hubungan dagang dan pertukaran barang dapat berjalan lancar.***

Penulis, wartawan senior Indonesia.

Pikiran Rakyat, 13 Agustus 2007

Imbas Keuangan Global

Oleh: Umar Juoro

Perekonomian Indonesia sudah demikian terbuka sehingga gejolak keuangan dunia berpengaruh besar. Jatuhnya American Home Mortgage Investment—produk keuangan dalam bentuk obligasi yang diturunkan dari kredit kepemilikan rumah yang kualitasnya relatif rendah, yang merugikan perusahaan keuangan—mendorong penurunan pasar modal di AS yang berdampak penurunan pasar modal di tempat lain termasuk Indonesia.

Sebagian investor portofolio asing melepaskan kepemilikannya dalam saham, obligasi, dan SBI yang tidak saja menurunkan indeks pasar modal, tetapi juga melemahkan nilai rupiah.

Penentu kebijakan moneter dan fiskal menganggap persoalan itu sebagai sementara dan bersifat eksternal dan meyakini keadaan akan membaik. Alasannya, neraca pembayaran masih surplus, cadangan devisa memadai, dan inflasi yang terkendali membuat otoritas kebijakan ekonomi meyakini stabilitas ekonomi.

Namun, investor portofolio umumnya khawatir dengan perkembangan ini. Menurunnya perbedaan bunga di Indonesia terhadap bunga di AS seiring dengan menurunnya bunga SBI menurunkan daya tarik investor portofolio. Begitu pula harga saham di pasar modal cukup tinggi. Di sini kita menghadapi dilema. Di satu sisi penurunan suku bunga diperlukan untuk mendorong perekonomian dalam negeri, di sisi lain menurunkan minat investor portofolio yang suka atau tidak suka sumbangannya terhadap stabilitas nilai rupiah cukup kuat, terutama saat PMA belum optimal.

Dilarang membeli SBI

Dengan perekonomian yang sudah demikian terbuka, Indonesia akan selalu terpengaruh imbas gejolak keuangan dunia terutama di sektor finansial. Beberapa pihak menganjurkan agar dilakukan langkah-langkah guna mengurangi pengaruh keuangan dunia dengan menerapkan berbagai macam hambatan, yaitu pajak untuk investasi portofolio jangka pendek dan langkah-langah restriktif lainnya.

Namun, otoritas moneter memandang usulan ini sebagai kontra produktif karena akan menjauhkan investor dari Indonesia. Usulan yang tampaknya rasional dan dapat dijalankan adalah melarang investor asing membeli SBI dengan alasan SBI bukan instrumen investasi, tetapi instrumen kebijakan moneter. Dengan diterbitkannya Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 12 bulan, dan nantinya untuk yang pendek sembilan dan enam bulan, maka pelarangan bagi investor asing untuk membeli SBI mempunyai substitusi karena SPN selain sebagai sarana kebijakan moneter dan fiskal, juga sebagai sarana investasi.

Kecenderungan melimpahnya likuiditas di tingkat global, cepat atau lambat akan terkoreksi guna mencegah penggunaan likuiditas pada investasi berisiko tinggi seperti subprime mortgage di AS. Meski produk derivatif umumnya bertujuan menyebar risiko kepada banyak pihak, kecenderungan investasi mengarah kualitas produk yang relatif rendah dan menjadi kian tidak jelas di mana risiko itu berada.

Hanya dengan kecenderungan inflasi yang relatif stabil, bank sentral di negara maju, terutama AS, tampaknya belum akan menaikkan suku bunganya dalam waktu dekat. Namun, jika persoalan kelebihan likuiditas yang mengarah investasi yang kualitasnya rendah dan berisiko tinggi kian berpotensi menyebabkan kejatuhan pasar modal dan keuangan umumnya, Bank Sentral AS mau tidak mau akan menaikkan suku bunga yang akan diikuti bank sentral lainnya.

Bagi Indonesia, perkembangan pesat pasar modal dan obligasi belakangan ini didorong aliran likuiditas tinggi di tingkat global. Namun ke depan, jika terjadi koreksi akan membuat pasar modal dan obligasi Indonesia, sebagaimana di negara berkembang lainnya, tidak akan menarik lagi. Tentu saja konsekuensinya adalah nilai rupiah akan mengalami tekanan, meski mungkin tidak terlalu dalam. Dengan ekspor yang masih cukup baik ditopang harga komoditas yang tinggi, stabilitas terjaga. Hanya cepat atau lambat harga komoditas ini juga akan mengalami koreksi karena sifatnya yang siklikal.

Masih terbuka kesempatan

Koreksi keuangan global dicirikan dengan kenaikan suku bunga di AS dan negara lain. Apalagi jika harga komoditas juga terkoreksi, sementara perekonomian Indonesia belum bertumpu kuat pada kegiatan ekonomi riil, maka perekonomian akan kembali pada pola siklikalnya, yaitu keadaan dengan pertumbuhan rendah, inflasi, dan suku bunga relatif tinggi lagi. Kesempatan bagi perekonomian Indonesia untuk memperkuat basis riilnya masih terbuka sebelum koreksi terjadi.

Dengan melemahnya nilai rupiah dan kecenderungan inflasi yang meningkat, adalah bijaksana bagi BI untuk menunda penurunan SBI.

Namun, persoalan yang lebih serius adalah penurunan SBI selama ini tidak berkorelasi kuat dengan peningkatan investasi. Kredit perbankan masih terfokus kredit modal kerja, dengan sejumlah besar berupa pengambilalihan kredit dari bank lain (refinancing), dan kredit konsumsi, terutama kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor. Risiko tinggi dan masih terbatasnya perusahaan di sektor riil yang bankable membuat perbankan tetap tidak terdorong untuk meningkatkan secara berarti kredit investasi.

PMA terlihat mengalami perkembangan meski belum meyakinkan. Masalah klasik, hambatan investasi tetap menjadi alasan utama, sementara kemajuan dalam mengatasi hambatan investasi berjalan amat lambat. Hal ini masih menjadi tantangan utama penentu kebijakan ekonomi.

Dari perkembangan itu tampaknya perekonomian kita masih pada sisi lebih besar terpengaruh imbas keuangan dunia, baik positif dalam aliran modal masuk ke pasar modal dan obligasi, maupun negatif berupa aliran modal keluar karena terjadinya koreksi, daripada kemampuan perekonomian untuk berkembang atas basis kekuatan ekonomi riil.

Umar Juoro Senior Fellow the Habibie Center, Ketua Center for Information and Development Studies (Cides)

Kompas, Senin, 13 Agustus 2007

Malapetaka

Oleh Jakob Sumardjo

Menjadi rakyat di Indonesia adalah menjadi obyek bulan-bulanan kekuasaan di segala lini. Mereka yang memiliki otoritas untuk memutuskan suatu tindakan yang akan menimpa banyak orang, itulah kekuasaan itu. Otoritas semacam itu ada di semua tingkat dan semua tempat hajat orang banyak, baik yang tetap maupun aksidental.

Sejarawan Australia, MC Ricklefs, menyatakan, "Di sebuah negeri yang menunjukkan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi-tradisi otoriter, banyak yang bergantung pada kearifan dan nasib baik kepemimpinan Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia sejak 1950 sebagian merupakan kisah kegagalan berbagai kelompok pimpinan secara berturut-turut."

Rakyat sebagai obyek

Menjadi pemimpin di Indonesia, di bidang apa pun dan di tingkat mana pun, adalah pengemban tugas berat, justru karena rakyatnya yang miskin, kurang pendidikan, dan tradisi berpikir "bapak selalu benar". Mereka yang menduduki jabatan kepala negara sampai kepala bagian di kantor adalah bapak yang selalu benar. Mereka adalah panutan dan teladan dalam aktualisasi kepemimpinan.

Rakyat dan orang banyak memercayai para pemimpin dan ketuanya karena prinsip kebenaran, kesungguhan, keahlian, keberanian, pengorbanan, dan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada diri sendiri. Mereka pantang selamat sebelum yang dipimpinnya selamat, pantang kaya sebelum rakyatnya kaya.

Lihatlah para pemimpin kita di zaman kolonial yang ingin membebaskan rakyatnya dari penjajahan. Mereka rela dipenjara sebelum rakyatnya merdeka dari penjajahan, kemiskinan, dan kebodohan. Sampai tua pun, setelah Indonesia merdeka, mereka pantang kaya, seperti diperlihatkan Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, dan Ki Hajar Dewantoro. Mereka berpikir untuk rakyat, tidak memikirkan diri dan keluarganya.

Sejak 1950, setelah kemerdekaan, kisah kegagalan demi kegagalan dipertontonkan para pemimpin Indonesia. Dengan kedok "atas nama rakyat" mereka rakus mengurus diri sendiri. Rakyat menjadi mainan. Hajat orang banyak hanya berhenti pada kata-kata. Kekuasaan hanya dilihat sebagai kue raksasa yang nikmat untuk dibagi dan diperebutkan. Rakyat hanya pelengkap, bukan subyek kalimat lagi. Rakyat hanya bulan-bulanan para pemimpinnya.

Pemimpin idaman Indonesia adalah manunggaling kawula-Gusti, menyatunya yang dipimpin dan pemimpin. Pemimpin menjadikan diri sebagai yang dipimpin. Bagaimana wali kota mampu menertibkan pedagang kaki lima jika tidak pernah menjadikan dirinya pedagang kaki lima. Di sini subyek menjadi subyek rakyat. Wali kota menjadi rakyat untuk dapat memimpin rakyatnya. Derita dan tangis rakyatnya adalah derita dan tangisnya sendiri, tangis keluarganya.

Harus mati-matian

Malapetaka demi malapetaka, bencana demi bencana, akhir-akhir ini yang menimpa banyak rakyat, hanya dipandang sebagai "yang lain", bukan bagian dari aku. Karena sebagai "lain", maka hanya obyek belaka. Tangis mereka bukan tangis keluarga saya. Saya tahu mereka menderita, tetapi tidak cukup merasakan penderitaan mereka. Itu sebabnya penyelesaiannya cukup dengan menghitung statistika. Berapa yang mati, berapa yang luka, berapa banyak rupiah harus dikeluarkan. Jika hitungannya telah ditetapkan, lenyaplah penderitaan rakyat itu.

Memimpin Indonesia tidak dapat dibaca dari buku-buku. Memimpin Indonesia adalah memimpin manusia-manusia Indonesia seperti digambarkan Profesor Ricklefs di atas. Rakyat adalah manusia, bukan gerombolan makhluk hidup yang bisa dinaikkan ke atas truk lalu dipindah ke sana kemari. Rakyat yang miskin, kurang pendidikan, adalah rakyat dengan penderitaannya sendiri, memercayai mereka yang ditunjuk sebagai pemimpin.

Jika anak adalah titipan Tuhan kepada orangtuanya, maka rakyat adalah titipan Tuhan bagi para pemimpinnya. Jika Anda dapat menderita saat anak-anak Anda menderita, mengapa Anda tidak mampu menderita ketika rakyat Anda menderita?

Memimpin Indonesia yang plural dan besar mungkin lebih berat dan lebih rumit dari negara dan bangsa mana pun. Memimpin di Indonesia tidak dapat sembrono, sambil lalu, amatiran. Kerja keras saja tidak cukup, harus mati-matian. Bangsa sebesar ini dan tanah seluas ini harus dikenal sebagai mengenal telapak tangan sendiri. Indonesia adalah Anda. Rakyat adalah Anda. Menduduki jabatan pemimpin di mana pun di Indonesia adalah amanah yang nyata, bukan sekadar jargon politik. Bagaimana Anda akan mengangkat kemiskinan mereka? Bagaimana memberi pekerjaan kepada mereka? Bagaimana menyelamatkan mereka dari bencana?

Jika penanganan bencana dan malapetaka kian buruk, jika jumlah pengangguran kian besar, jika busung lapar tak kunjung lenyap, jika kejahatan kian meningkat, jika rasa aman semakin tipis, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang berani bertanggung jawab atas malapetaka nasional ini?

Tidak pernah seorang pemimpin yang pernah berkuasa mengakui ketidakberhasilannya dan meminta maaf kepada rakyatnya. Semua pemimpin, dari kepala negara hingga kepala desa, mengaku dirinya telah berbuat benar untuk rakyat meski hasilnya statistik yang kian menurun. Harga rupiah jatuh dari tahun ke tahun. Itukah kesalahan rakyat? Harga beras tiga tahun lalu sekitar Rp 2.500, kini sekitar Rp 6.000. Inikah keberhasilan?

Krisis Indonesia adalah krisis para pemimpinnya. Berbagai jabatan mahaberat hanya dilihat segi flamboyannya, seolah tak kalah dengan para pemimpin negara super power. Mereka bukan Agus Salim yang masih mengontrak rumah meski berkali-kali jadi menteri.

Jakob Sumardjo, Esais

Sumber: Kompas

Proyek Indonesia

Oleh: B Herry Priyono

Tahun baru telah berangkat. Lalu lalang peristiwa dari tahun silam masih berceceran. Seperti dalam simpang siur, tak seorang pun tahu yang akan terjadi. Mungkin bencana baru, mungkin kebingungan baru, mungkin harapan baru. Itulah kisah kerumunan yang bernama Indonesia.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Indonesia tahun 2006 ditandai dengan seruan makin lantang tentang nasionalisme. Beberapa segera mengejeknya dengan menyebut nasionalisme adalah ideologi para bandit. Yang lain menganggap ejekan itu hanya celoteh para makelar. Tentu, yang satu menentang yang lain dengan mengutip para ahli meski itu tidak banyak berarti. Seperti biasa, masing-masing terburu membatu dalam kubu, hingga lupa mereka pernah mulai dari pertanyaan sama: bagaimana membentuk kembali Indonesia yang porak peranda?

Pilihannya bukan antara perlu atau tidak perlu membentuk Indonesia, tetapi bagaimana caranya. Mereka yang menyerukan nasionalisme rupanya melihat, Indonesia sebagai bangsa perlu dibentuk kembali dengan sengaja. Dan nasionalisme tidak lebih dari istilah bagi "kesengajaan" itu. Sedangkan mereka yang mengejek nasionalisme sebagai ideologi para bandit rupanya mengira Indonesia akan terbentuk dengan sendirinya tanpa perlu kesengajaan.

Efek sampingan

Siasat ketidaksengajaan ini diilhami spontanitas transaksi ekonomi pasar. Kita tidak perlu pusing dengan agenda membentuk bangsa Indonesia. Kita cukup menerima fakta, dulu Pemerintah Belanda pernah menguasai gugus wilayah yang diberi nama Indonesia. Ketika Belanda harus pergi, wilayah itu lalu punya pemerintahan baru.

Kesamaan administrasi itu sudah cukup sebagai kerangka. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk membentuk Indonesia sebagai suatu bangsa? Jawabnya, rutinisasi interaksi seluruh penduduk di wilayah itu dalam bingkai administrasi yang sama. Tetapi, bukankah suatu bangsa diikat oleh kerekatan tertentu? Benar, namun kerekatan itu bukan kerekatan afeksi ala keluarga atau kekasih, tetapi kerekatan karena ketergantungan fungsional satu sama lain. Maksudnya?

Andai saya guru sekolah, bisa mengajar, tetapi tidak dapat membuat baju atau rumah. Maka saya memerlukan jasa penjahit dan tukang batu, sedangkan penjahit serta tukang batu itu memerlukan jasa saya untuk mengajar anak-anaknya. Bila proses sederhana ini direntang dengan melibatkan jutaan orang, kebutuhan lebih beragam, lingkup lebih luas, teknologi lebih canggih, nama lebih gagah, dan kerumitan lebih besar. Jutaan orang itu direkatkan bukan oleh afeksi, tetapi oleh kesalingtergantungan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Apa kaitan semua itu dengan terbentuknya Indonesia? Jawabannya kira-kira begini. Asal sudah ada kesamaan bingkai administrasi, terbentuknya Indonesia sebagai bangsa tak perlu dikejar dengan sengaja sebab bangsa Indonesia akan muncul dengan sendirinya dan secara spontan dari berlaksa-laksa transaksi ketergantungan ekonomi. Bagaimana berlaksa-laksa transaksi ketergantungan itu membentuk Indonesia? Jawabnya tidak jelas, namun sekitar 230 tahun lalu seorang pemikir memakai istilah "tangan tak kelihatan" (invisible hand) untuk menyebut gejala itu.

Inilah paham tentang pembentukan Indonesia menurut spontanitas transaksi pasar. Tak perlu komitmen dan solidaritas sebab Indonesia akan muncul dengan sendirinya dari jaring raksasa kesalingtergantungan ekonomi pasar. Itulah mengapa model ini amat menarik untuk kita yang tidak suka tuntutan solidaritas bagi proyek bersama membentuk Indonesia. Namun ada dua kejanggalan.

Pertama, bukankah penentu transaksi pasar adalah tingkat daya beli? Maka, semakin punya uang, semakin kita lebih menentukan terbentuk-tidaknya Indonesia. Sebaliknya, semakin kita miskin, semakin kita tak punya hak atas pembentukan Indonesia. Akibatnya, terbentuknya Indonesia sebagai bangsa bukan ditentukan oleh kesamaan hak setiap orang sebagai warga negara, tetapi oleh pemilikan uang. Akhirnya, terbentuk-tidaknya Indonesia hanya efek samping dari tingkat pemilikan uang.

Kedua, apa yang terjadi bila lingkup transaksi pasar itu tidak sesempit wilayah suatu negeri, tetapi seluas dunia seperti dalam globalisasi ekonomi? Maka, terbentuk-tidaknya Indonesia sebagai bangsa juga sekadar menjadi efek samping dinamika pasar dan daya beli pada skala global. Andai saya manajer perusahaan transnasional, saya akan mengatakan, "Jika Indonesia terbentuk sebagai bangsa, syukurlah. Namun bila tidak, pembentukan Indonesia juga bukan tujuan bisnis transnasional kami."

Itulah mengapa kecemasan tentang pembentukan bangsa menjadi gejala kuat dalam kondisi globalisasi ekonomi. Karena kita gagap memberi nama, soalnya sering hanya ditunjuk dengan istilah nasionalisme. Kecemasan itu tidak berisi sikap antiglobalisasi, tidak pula lantaran kesempitan wawasan, tetapi kekhawatiran bila terbentuk-tidaknya Indonesia sekadar menjadi efek samping kinerja pasar global. Dengan kata lain, seruan nasionalisme yang kian lantang menunjuk tuntutan agar pembentukan Indonesia sebagai bangsa menjadi proyek yang dikejar dengan lebih sengaja.

Jalan kesengajaan

Tetapi, membentuk Indonesia dengan sengaja juga tidak lebih sederhana. Siapa yang harus menjadi penggerak kesengajaan itu? Jawabnya mudah menyulut kecemasan, dan sebabnya juga nyata di depan mata. Setelah otoritarianisme Orde Baru, kita menyaksikan tribalisme sektarian. Ruang-ruang publik dan hidup bersama kita dikepung sekawanan ekstremis yang memburu pembentukan Indonesia atas dasar dogma agama, dan mereka coba menghapus perbedaan antara "agama" dan "negara".

Dalam banyak hal, ambisi sektarian ini merupakan sosok-kebalikan ambisi yang mau membentuk Indonesia dengan fisika ekonomi pasar. Siasat tata uang ditentang dengan siasat tata agama. Sebaliknya, pembentukan Indonesia dengan tata agama mau dijinakkan melalui tata uang. Jadilah ruang-ruang publik kita pekak dengan tegangan ganjil antara idiom teknokrasi pasar dan khotbah kesalehan-agamis. Dalam tegangan itu, banyak penentang fundamentalisme agama jatuh ke pelukan kelompok yang memakai teknokrasi pasar untuk membentuk Indonesia. Mereka mengira teknokrasi pasar dapat menjinakkan fundamentalisme agama karena mengira kebebasan-agama dan kebebasan-pasar adalah satu dan sama.

Dari dua ambisi itu, apa yang akan muncul bukanlah Indonesia, tetapi kerumunan fundamentalis satu yang diincar kaum fundamentalis lain. Keduanya bercampur aduk dalam simpang siur peristiwa. Sesekali mereka bertabrakan, kadang saling menggunakan. Sosok yang satu menawan dengan retorik kebebasan, yang lain menjebak dengan bahasa kesalehan.

Di mana pemerintah? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Dengan segala hormat, rupanya kita tidak yakin kedua fundamentalisme itu benar-benar dipahami sebagai masalah serius. Simptom dua fundamentalisme itu begitu nyata dalam peristiwa sehari-hari. Tetapi, bagaimana sosok fundamentalis yang satu menjadi cermin-kebalikan sosok yang lain, rupanya tetap merupakan masalah yang asing di radar pemerintah.

Tidak semua masalah dan urusan dapat ditimpakan ke pundak pemerintah. Namun, untuk urusan pembentukan Indonesia sebagai bangsa, kepemimpinan pemerintah tidak tergantikan. Tanpa itu, pemerintah kehilangan alasan adanya. Dalam kondisi sejarah kita saat ini, syarat pertama untuk mengemban tugas itu adalah mengenali kedua siasat itu. Sosok yang satu mau membiarkan Indonesia terbentuk sebagai efek sampingan kinerja pasar bebas. Sosok lainnya mau membentuk Indonesia berdasar dogma agama.

Pilih yang mana? Jawabannya bukan keduanya. Pemimpin sejati tidak membiarkan diri terjebak. Ia ada di sini untuk memimpin, bukan untuk menjadi pengikut desakan. Karena itu, kepemimpinan selalu berisi jalan sunyi menghidupi tegangan. Cuma, adakah isyarat yang bisa dijadikan pandu untuk menghidupi tegangan itu?

Meski sayup-sayup, tahun 2006 juga ditandai dengan seruan luas untuk becermin kembali pada Pancasila. Mula-mula seruan itu terdengar latah. Tetapi lambat laun kita belajar, bangsa yang ingin kita bentuk bukan Indonesia berdasar dogma agama, bukan pula Indonesia yang diharapkan terbentuk sebagai efek samping kinerja ekonomi pasar. Itulah mengapa dalam berbagai kajian tentang Pancasila selama tahun 2006, persoalan yang disebabkan oleh dua sosok fundamentalisme itu selalu muncul.

Sebagai simpul, panduan kita mungkin dapat ditegaskan dalam trilogi berikut. Pertama, kita hendak membentuk Indonesia sebagai bangsa dengan dasar civic, bukan atas dasar dogma agama. Kedua, kita hendak membentuk Indonesia secara sengaja, bukan sebagai kerumunan efek samping kinerja ekonomi pasar. Ekonomi pasar perlu dipakai untuk mengabdi pembentukan Indonesia, dan bukan sebaliknya. Ketiga, kita menghendaki agar kesengajaan membentuk Indonesia menurut dua arah itu tercermin dalam semua kebijakan publik.

Pada akhirnya, seruan nasionalis bukan gerakan antimodal asing atau tribalisme sweeping, tetapi gerakan kesengajaan kita membentuk Indonesia sebagai bangsa. "Kita" adalah realitas plural yang tidak akan menjadi tunggal. Tetapi, "kita" juga pluralitas yang sedang membentuk sebuah Indonesia untuk melintasi tahun yang belum bernama.

Selamat Tahun Baru 2007.

B Herry Priyono Dosen di Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta