Sastra yang Terbata di Hadapan Kebebasan

Ahmad S Rumi
Dosen sastra Untirta Serang

Isu penting dalam kehidupan sastra Indonesia saat ini, seperti tampak pada beberapa polemik di media massa (Jawa Pos, Media Indonesia, dan Republika) belakangan ini, tak lain adalah kebebasan, lebih tepatnya kegagapan dan kemabukan kita pada isu tersebut. Perdebatan tentang seks dan tubuh dalam sastra, liberalisasi pemikiran, pembongkaran tabu dan belenggu, merupakan bagian dari topik di atas.

Ini menarik, paling tidak untuk membelajarkan kita menyelami makna atau perbedaan pandangan terhadap sosok seksi bernama kebebasan, suatu konsep yang lebih gampang dikatakan daripada dipraktekkan. Dalam hal ini sastrawan dan para penggiat sastra tidak berbeda jauh dengan kalangan lainnya: aktivis partai, aktivis LSM, anggota DPR, birokrat, pengusaha, tim sukses Pilpres/Pilkada, dan bahkan demonstran bayaran yang meneriakkan keadilan dan demokrasi menurut versinya sendiri. Sepuluh tahun era reformasi belum cukup bagi kita untuk dapat memahami makna kebebasan.

Mungkin beginilah jalan masyarakat dari sebuah bangsa yang lama dikolonisasi, dan tidak sebentar dibelenggu Orde Lama-Orde Baru, apalagi sekarang pun kita dijajah oleh bentuk yang lain: neo-imperialisme dalam ekonomi dan budaya global seperti diakui para intelektual poskolonialisme. Celakanya, neoimperialisme ekonomi dan budaya di zaman "merdeka" ini berlangsung halus dan canggih, karena yang dibidik mental manusia.

Secara politik kini kita sudah memasuki era yang bebas. Karena itu, partai-partai bermunculan, gerombolan demonstrasi bentrok di jalanan atas nama rakyat (rakyat yang mana!), proses peradilan lamban karena pelaku kejahatan (utamanya para koruptor) meliak-liuk atas nama kebebasan, tayangan televisi mengeksploitasi publik dan berkelit dalam payung kebebasan, termasuk sastrawan yang konon pejuang (jangan-jangan cuma pemakai) kebebasan itu.

Terjadilah tarik-menarik, perdebatan, baik lisan maupun tertulis, pengerahan massa, hingga dukungan kekuatan dan kekuasaan, ke dalam hal ini termasuk permainan "dana perjuangan". Dalam pertarungan politik dan proses peradilan sudah banyak contohnya: siapa memiliki uang dia yang menang. Dan di manakah posisi rakyat, masyarakat, dan bangsa yang dijadikan pijakan, lebih jelasnya diatasnamakan!

Lalu dalam sastra Indonesia munculah wajah hitam-putih yang berseberangan tajam: sastra tubuh dan lebih-lebih sastra seks berhadapan dengan sastra "penjaga" norma-norma. Bila yang pertama menganggap yang kedua sebagai pelestari tabu dan belenggu, maka yang kedua menilai yang pertama kebablasan.

Kebebasan dan kebablasan: euforia! Inilah yang dengan mudah dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan pasca Orde Baru. Kebebasan sering menjadi dalih untuk menghindar dari semacam tanggung jawab atau "kemalasan berpikir dan melakukan analisis" (pinjam kata-kata Veven Sp Wardhana dalam eseinya di koran ini) seperti dilakukan Veven sendiri yang membela seakan-akan TUK objektif menghargai dan mempraktekan prinsip keberagaman.

Apakah mereka mengira tergolong orang-orang "kritis" dan mampu melakukan analisis? Semoga demikian sehingga mereka mau menyelami akar persoalan secara dalam, termasuk menganalisis mengapa masyarakat merasa ada "penjajahan" halus dari para penguasa dunia yang menjadi "polisi" pergaulan global.

Sebagai bangsa yang lama dijajah dan tertinggal dalam banyak hal, utamanya pendidikan, sehingga mental bangsa masih sering inlander, "prasangka" terhadap "penjajahan" global tidak patut disalahkan. Trauma, jika boleh dikatakan demikian, bagaimanapun tak gampang disembuhkan, apalagi beberapa gejala cukup jelas terlihat. Gejala-gejala itu antara lain sikap pemerintah yang sumir terhadap negara adikuasa, perilaku masyarakat yang kagetan, konsumtif tanpa kritis, gegar budaya (seperti kata Kurnia Efendi dalam diskusi Ode Kampung terhadap perilaku Binhad Nurohmat misalnya), juga snobis dan sok elit di sebagian sastrawan kita.

Kebebasan, kebablasan, keberagaman! Ternyata yang "mabuk" terhadap kebebasan itu hanyalah sekadar mabuk untuk eksplorasi (boleh dibaca: eksploitasi) tubuh dan sekitar seks. Dengan mengutip pemikiran para feminis Eropa, sebagian di antara kita gagah mengatakan perempuan kita tertindas, mari kita rayakan kebebasan, menulis dengan tubuh kita sendiri.

Karena itu, Ayu Utami bangga melakukan "ziarah seks" di Swiss sana (mungkin sebangga istri dan anak pejabat membeli lampu kristal di Paris), tetapi apakah ia peduli pada nasib-nasib perempuan miskin di got-got kota dan desa-desa di Indonesia? Novelnya yang ditaburi puja-puji dan diberitakan besar-besaran, sesungguhnya mirip telenovela yang menceritakan "keluh kesah" dan "gunjingan" perempuan-perempuan muda kaya di kota besar tentang lelaki yang dimimpi dan dibenci. Niatnya mungkin menyetarakan perempuan dan laki-laki, tetapi kesetaraan apa yang diharapkan dari tokoh-tokoh perempuan yang demikian?

Wowok Hesti Prabowo lalu "menghujat" sastra yang mengumbar kelamin itu, juga Komunitas Utan Kayu (KUK) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang dianggap sebagai cabang TUK (KUK). Binhad ngeri (mungkin juga jijik) dengan "hujatan" itu, kira-kira sengeri pemilik Lapindo melihat serbuan rakyat Porong Sidoarjo ke Jakarta. Sengeri "suara-suara" rakyat yang "tidak berperadaban" bagi sastrawan yang biasa berkarya di kafe, salon, dan diskotik.

Namun, cobalah pandang dari sebaliknya: kita akan memahami kenapa ada sastrawan-sastrawan yang ngeri dan jijik dengan karya yang temanya dari anu ke anu alias seputar anu. Rakyat yang miskin juga pasti ngeri dan jijik melihat perilaku pemerintah dan pengusaha yang punya segudang hak untuk "bebas" melakukan apapun.

Perbedaan pendapat tentulah wajar. Dari perbedaan itu kita berharap sama-sama menemukan kesadaran dan kemauan untuk masing-masing melakukan introspeksi, menimbang ulang keyakinan dan argumentasi. Perbedaan dan keberagaman harusnya bukan sekedar jargon, apalagi dalih untuk berkelit dari kritik orang.

Pasti akan seru jika hadir orang-orang KUK dalam diskusi Ode Kampung yang bersuasana pribumi itu. Sayangnya, sebagai importir dan laboratorium uji coba pemikiran Barat, mereka lebih suka mencitrakan diri sebagai pemikir elit yang memetakan dunia sastra Indonesia, atau membaptis sastrawan dalam sejumlah festival, diskusi, dan atau tulisan di lingkungan sendiri.

Sebagai komunitas yang awalnya mengimbangi DKJ-TIM dan Horison sebagai "pusat sastra", KUK kini menjadi komunitas besar, khususnya dalam kuantitas program dan dana. Dan kini ia dikritik, antara lain karena wacana yang didengungkannya tak seindah tindak-tanduknya. Orang-orang KUK menggembar-gemborkan perbedaan dan keberagaman, tetapi karya, pikiran, dan perilaku mereka sendiri memperlihatkan keseragaman, dan keseragaman itu diseminasi ke tempat lain, termasuk ke DKJ atau acara-acara lain di komunitas lain yang diasuhnya. Orang-orang KUK mencitrakan diri sebagai para pemikir elit, tetapi yang terjadi cuma gaya hidupnya yang elit. Mereka mengusung perlunya demokrasi, tetapi sikap dan tindakannya yang arogan jelas bertentangan dengan demokrasi.

Jadi kebebasan? Suka tak suka sebagai bangsa, sebagai sastrawan dan penggiat sastra, kita terbata-bata memaknai konsep itu, terlebih dalam mempraktekkannya. Itulah soalnya sebagian di antara sastrawan Indonesia mabuk "memakai" (bukan memperjuangkan!) dan berfoya-foya dengan konsep besar kebebasan di wilayah yang amat sempit: seputar tubuh dan kelamin itu!

( )

Republika, Mingu, 29 Juli 2007

Jurnal Bumipoetra, Liberalisme dan Ode Kampung

Firman Venayaksa
Presiden Rumah Dunia Banten

Membaca tulisan Viddy AD Daery berjudul Gerakan Sastra Anti Neoliberalisme di koran ini, saya sungguh tergelitik. Dengan cemerlang, ia mengupas latar belakang persoalan-persoalan ideologi sastra (komunitas dan media) yang kerap tumpang tindih: di satu sisi menyerang, di sisi lain malah bermesraan.

Dimulai dengan pernyataan Wowok Hesti Prabowo di Media Indonesia yang langsung menyerang Komunitas Teater Utan Kayu (Komunitas Utan Kayu -- KUK) sebagai agen sastra imperialis, agaknya pergumulan ini bakal panjang dan melelahkan. Akan hadir keberpihakan dan pertentangan yang bermunculan, dan hal tersebut adalah pilihan.

Namun, ekses ini jelas akan menimbulkan gejolak, karena kasus ini bukan hanya "pertikaian" antar-sastrawan yang bisa didamaikan dengan berjabat tangan; tapi juga melibatkan (ideologi) komunitas. Dan, ketika berbicara tentang komunitas yang notabene memiliki jejaring, tak pelak lagi perdebatan ini akan menyulut sumbu-sumbu kecurigaan di mana-mana.

Istilah yang disodorkan oleh Wowok Hesti Prabowo seperti "sastra imperialis" atau "sastra neoliberalisme" memang sangat rentan untuk diperdebatkan. Dalam kasus ini, selayaknya kita melihat itu dalam konteks perlawanan, istilah-istilah tersebut terlahir berdasarkan respon dari gejolak yang ada. TUK yang dipandang oleh kalangan sastrawan di luar lingkaran TUK sebagai sebuah komunitas yang arogan pastilah mengundang kekesalan tersendiri -- mereka telah membuat sastrawan lain merasa diremehkan sekaligus dilecehkan.

Selain Wowok, saya kira masih banyak sejumlah nama yang secara terang-terangan di sejumlah pertemuan atau media memprovokasi agar anti TUK. Bahkan, Sabtu lalu (7/7), di Universitas Negeri Tirtayasa Banten, telah diluncurkan sebuah jurnal sastra bernama Bumipoetra: bukan milik pusat antek imperialis.

Isi jurnal itu (esai, cerpen dan puisi) mengolok-olok, menyindir TUK, beserta orang-orang di dalamnya dengan gaya yang sangat nyinyir dan teramat pedas. Tengok saja judul esainya "DKJ Cabangnya TUK!" atau "Sastra tanpa Pusat Sastra" yang ditulis oleh Babat Hutan Kayu. Bahkan singkatan TUK dipelesetkan menjadi Tempat Umbar Kelamin. Kehadiran jurnal yang aneh dan nyeleneh ini adalah sebentuk perlawanan lain yang bisa jadi efektif untuk melawan arogansi KUK kendati dalam balutan canda.

Seyogyanya, sebagai sebuah komunitas, KUK tak usah jumawa dengan apa yang telah dilakukan dengan merendahkan komunitas lain. Estetika kelamin yang diusung oleh komunitas ini hanyalah akal-akalan agar bisa bercentil-ria, supaya terus dipuji oleh orang-orang Barat. Dengan demikian, dukungan dana pun akan terus melimpah kendati menggadaikan harga diri.

Sepakat dengan apa yang diungkap oleh Viddy, Forum Lingkar Pena (FLP) dengan dakwah bil qolam-nya lebih bermartabat dan memiliki konsistensi yang kokoh. Walau banyak sastrawan yang menganggap remeh Forum Lingkar Pena, tapi waktu telah membuktikan bahwa komunitas ini memiliki kekhasan dan kekuatan tersendiri.

KUK sepertinya harus berkaca kepada mereka. Tak usah terlalu bersombong dengan apa yang telah dicapai, karena jika memakai parameter berapa jumlah buku yang diterbitkan dan berapa orang yang membaca karya-karya mereka, agaknya TUK akan malu dengan pencapaian dari FLP.

Jika Komunitas Utan Kayu (KUK) dengan pongah mengatakan bahwa yang tidak diundang oleh TUK bukanlah sastrawan, maka di dalam pertemuan Komunitas Sastra dalam Ode Kampung 2 di Banten pada tanggal 20-22 Juli 2007 nanti justru sebaliknya: siapapun yang mengaku sastrawan, silahkan datang. Panitia mengundang seluruh sastrawan yang tertarik pada pertemuan ini, karena pada dasarnya semua sastrawan memiliki hak yang sama. Kami ingin memperlakukan sastrawan sederajat.

Berbeda dengan TUK ataupun KUK yang memiliki dana berlimpah, pada kegiatan ini kami memang tak bisa memberikan akomodasi yang mewah. Dana kegiatan ini adalah sumbangan dari kawan-kawan yang peduli dan kas dari komunitas sastra di Banten. Setiap perwakilan komunitas (dua orang) hanya diberi jatah akomodasi menginap di rumah warga dan makan bersama. Sementara untuk para sastrawan lainnya harus rela mengeluarkan Rp 20.000 per malam untuk menyewa kamar warga di kampung Ciloang. Untuk makan, para warga yang dimotori Pak RT menyediakan jajanan khas kampung.

Kendati demikian kami cukup berbahagia karena hingga akhir pendaftaran peserta yang telah ditutup pada 1 Juli 2007, sudah tercatat 227 sastrawan dari 47 komunitas yang tersebar di Nusantara siap untuk hadir, padahal kami tahu bahwa mereka juga harus berjibaku untuk membiayai diri sendiri. Inilah yang kami namakan sebagai kehadiran atas kesadaran yang tulus.

Ode Kampung adalah sebuah pertemuan sastrawan yang menggali persoalan-persoalan kampung, kelokalan, karena hegemoni liberalisasi lambat laun telah mengubah cara pandang orang-orang Indonesia menuju arah yang "destruktif" sehingga kehilangan identitasnya sebagai manusia timur, termasuk sastrawan.

Melirik kembali "ideologi kampung" bukan hanya sekadar teori romantisisme belaka. Di sinilah sastrawan menjalankan kembali fungsinya sebagai kontrol sosial, tak hanya melulu menggapai keluhuran estetik. Jika Ode Kampung 1 pada tahun lalu lebih mengedepankan silaturahmi para sastrawan, dalam Ode Kampung 2 akan dititikberatkan pada diskursus komunitas.

Perkembangan komunitas sastra di Indonesia sangat beragam. Kemunculan sastrawan pun banyak dibidani oleh komunitas tempat ia belajar menulis. Pada akhirnya, disadari atau tidak, ideologi dan estetika yang diterapkan di dalam komunitas tersebut muncul di dalam karya-karya sang sastrawan. Inilah salah satu tema yang akan dibahas dalam Ode Kampung 2 dengan pembicara Helvy Tiana Rosa, Maman S Mahayana, Kurnia Efendi dan Saut Situmorang.

Tema lain yang tak kalah pentingnya adalah tentang hegemoni pusat (Jakarta) terhadap daerah. Tema ini akan dibahas oleh Kusprihanto Namma, Cahvchay Saifullah dan Ahmad S Alwy. Selain itu ada juga sesi Pesta Komunitas yang akan mendiskusikan tentang gerakan-gerakan komunitas sastra di pelbagai wilayah.

Pada akhir dari kegiatan ini akan dibuat semacam deklarasi dari hasil pemikiran bersama. Isi dari deklarasi itu bisa saja menekan pemerintah supaya segera menyelesaikan kasus lumpur Lapindo, menentang estetika kelamin atau mungkin menentang sastra imperialis? Kita lihat saja nanti.

( )

Republika, 08 Juli 2007