Siapa Bilang Indonesia Miskin!

Oleh: Imam Cahyono

Kemiskinan seolah menjadi fakta tak terbantah. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara berpenduduk termiskin di dunia, sekitar 39,05 juta jiwa versi Badan Pusat Statistik atau lebih dari 100 juta jiwa versi Bank Dunia. Jika ambang batas kemiskinan (poverty threshold) diukur dari kegagalan pemenuhan hak-hak dasar (basic rights) atau dengan skala pendapatan di bawah 1-2 dollar AS per hari, kita sulit mengelak.

Kegagalan menangani bencana, rentetan wabah penyakit, dan tragedi busung lapar melengkapi potret buram itu. Kemasyhuran zamrud khatulistiwa dan lautan kolam susu kian diragukan. Bagaimana mungkin negeri yang kaya sumber alam dan bertanah subur justru menjadi ladang persemaian tragedi kemiskinan?

Sebuah paradoks

Namun, mari kita gunakan logika terbalik. Selama ini, diagnosis problem kemiskinan cenderung mengabaikan kekayaan bangsa —yang kasatmata— dan orang-orang kaya di republik sebagai faktor determinan. Di tengah kemiskinan yang menjerat, ada manusia-manusia superkaya kelas dunia. Majalah Forbes Asia (18/9/2006) merilis daftar 40 orang superkaya Indonesia, dengan total kekayaan 22,27 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 200 triliun. Celakanya, di antara daftar taipan superkaya itu bercokol pemain lama, termasuk pembobol uang negara yang mengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hasil survei Merrill Lynch dan Capgemini tahun lalu juga tidak kalah heboh. Menurut kedua perusahaan jasa keuangan internasional itu, sepertiga jumlah miliarder di Singapura adalah warga Indonesia. Sepertiga dari total aset 55.000 orang terkaya di Singapura, sebesar 260 miliar dollar AS, adalah milik warga Indonesia (WNI) yang punya izin tinggal tetap di sana. Dari 55.000 orang terkaya itu, 18.000 orang adalah WNI yang berdomisili di Singapura dengan kekayaan 87 miliar dollar AS (sekitar Rp 800 triliun). Belum lagi jika ditambah kekayaan WNI yang disimpan dan diinvestasikan di negara lain. Padahal, RAPBN 2007 saja hanya berkisar Rp 713,44 triliun.

Pada masa kolonial, darah dan keringat rakyat serta kekayaan alam Nusantara dikuras Belanda. Kini, kekayaan Indonesia menjadi tulang punggung negara lain. Bukan rahasia lagi, Singapura merupakan negara yang tergantung uang gelap dari Indonesia dan China. Ironisnya, para miliarder yang bermukim di sana tetap memiliki perusahaan yang beroperasi di Indonesia dengan mengandalkan pasar Indonesia. Kendati para miliarder tinggal di Singapura, mereka masih mencari untung dengan mengeruk kekayaan Indonesia.

Dominasi pemodal asing

Lantas, seberapa besar kekayaan bangsa yang dapat dinikmati rakyatnya? Globalisasi ditandai pergerakan modal secara bebas, melampaui batas-batas negara- bangsa. Indonesia ternyata menjadi surga bagi pemodal asing yang bergiat menguasai sumber daya yang vital. Investor asing melihat Indonesia sebagai penyedia bahan baku yang murah dan melimpah serta penduduknya sebagai pangsa pasar yang potensial. Kita pun cenderung salah kaprah memaknai investasi asing sebagai suntikan dana segar dari pemodal. Padahal, aliran modal asing itu sejatinya menjadi parasit yang mengisap. Mereka beternak uang dengan menumpang mencari makan di republik ini.

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah selalu menjadi incaran. Nama-nama besar Freeport, ExxonMobile, Newmon, dan Inco yang menguasai sumber-sumber kekayaan alam potensial seperti emas, nikel, gas, dan minyak bumi jelas bukan hal baru. Untuk air minum berlabel Aqua, berasal dari mata air dan dikemas di republik ini, harus kita beli dari Danone dengan harga yang tidak murah. Yang diuntungkan pun para pemodal.

Sektor finansial, terutama perbankan, juga tak lepas dari cengkeraman pemodal asing. Jangankan bank-bank papan atas seperti Bank Central Asia (BCA), Bank Niaga, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Lippo, Bank Bumiputera, NISP, Permatabank, bank-bank kecil pun dilirik investor asing. Belakangan, penjualan bank swasta kepada investor asing kian gencar. Celakanya, kebanyakan bank swasta yang dimiliki asing itu lebih menggantungkan perolehan keuntungan dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang tak lain adalah uang negara. Laba triliunan rupiah yang didapat dari uang rakyat itu kembali ke kantong para investornya.

Dominasi pemodal asing di bidang perbankan tak lepas dari aturan yang membolehkan batas kepemilikan saham asing hingga 99 persen. Batas kepemilikan bank oleh pihak asing di Indonesia jauh lebih liberal dibanding negara lain. Amerika Serikat, negara dedengkot kapitalisme, hanya memberi kepemilikan asing 30 persen. Filipina membatasi kepemilikan asing 51 persen. Thailand dan India sebesar 49 persen. Malaysia, China, dan Vietnam membatasi hingga 30 persen.

Sektor-sektor vital lain pun tak lepas dari serbuan investor asing. Industri telekomunikasi pelan tapi pasti juga dikuasai modal asing. Sektor ritel dan sektor lainnya pun terus digempur pemain asing, sementara para pemain lokal kelabakan. Kibaran bendera modal asing menggerogoti ruang gerak sektor usaha putra-putra bangsa. Ironis, saat kekayaan republik ini bisa menghidupi orang asing, anak-anak negeri sendiri justru telantar.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar sejatinya merupakan sumber tenaga kerja yang berlimpah. China dan India menjadi raksasa ekonomi dengan memanfaatkan penduduknya sebagai tenaga kerja yang produktif. Jika republik ini dikelola dengan tegas dan saksama, dikawal penegakan hukum, penciptaan lapangan kerja, redistribusi keadilan sosial dengan mengutamakan kepentingan rakyat, Indonesia tidak pantas menjadi negara miskin.

Sebaliknya, Indonesia bak raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, ia bisa menggegerkan dunia!

Imam Cahyono, Peneliti, Tinggal di Jakarta

Sumber: Kompas, Rabu, 10 Januari 2007

ABS, sebuah catatan akhir tahun

oleh : Hilda Sabri Sulistyowartawati

Masih ingat singkatan ABS? Tentu saja kita ingat karena akronim dari asal bapak senang itu begitu populer di zaman Orde Baru.

Jika seseorang pandai mencari muka pada atasan dan hanya mengikuti apa kata bos, itulah ABS.

Di sektor pariwisata, singkatan ABS ini saya anggap paling tepat untuk menggambarkan cara kerja penyelenggara negara dan kalangan industrinya. Soalnya meski memiliki berbagai instrumen namun pariwisata Indonesia tetap terseok-seok. Bahkan untuk sekedar memulihkan citra aman di mata dunia pun begitu sulit.

Coba lihat negara lain yang kekayaan alam, seni dan budayanya tak seberapa. Mereka sudah melesat jauh dan banyak menuai devisa.

Pada 2005 Badan Pariwisata Dunia (UNWTO) mencatat ada 808 juta wisatawan dengan devisa mencapai US$800 triliun yang dihasilkan industri jasa terbesar di dunia ini.

Pariwisata kini menjadi motor penggerak sosial-ekonomi banyak negara di dunia. Penghasilan dari sektor ini termasuk tiket penerbangan, hotel, restoran dan kegiatan wisatawan domestik.

Meskipun didera inflasi industri wisata dunia tetap tumbuh 11,2% tahun lalu. Padahal selama lebih dari setengah abad sejak 1950 pertumbuhannya hanya 6,5%.

Coba tengok kinerja pariwisata tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang masing-masing sudah mencapai angka kunjungan belasan juta wisman. Malaysia 2006 ini targetnya 17 juta wisman. Hingga Agustus lalu negara serumpun itu sudah mencatat 11,5 juta wisman, naik 5,9% dari periode yang sama 2005.

Membandingkannya dengan Indonesia jauh panggang dari api. Pariwisata Indonesia tahun ini kembali turun. Jangankan mendapat pertumbuhan dua digit, sampai akhir Desember 2006 ini proyeksinya malah turun menjadi 4, 8 juta. Padahal tahun lalu lima juta wisman.

Memang sepanjang tahun ini Indonesia dirundung malang dengan adanya gempa di Yogyakarta dan Pangandaran, kasus flu burung, masalah asap, lumpur di Sidoarjo dan diakhir tahun ditutup dengan banjir bandang di Aceh Timur, NAD. Akibat musibah ini sedikitnya 500 orang tewas dan ribuan warga jadi pengungsi.

Belum termasuk banjir lainnya di Sumbar, Sumut serta Riau yang datang hampir bersamaan menjelang Natal. Masih banyak lagi yang mengganggu citra Indonesia di luar negri sebagai salah satu negara yang aman dan nyaman untuk menjadi tujuan wisata.

Kabinet Indonesia Bersatu sebenarnya sudah menghasilkan satu Inpres No: 16/2005 hasil pertemuan Presiden SBY dengan 17 menteri di Istana Tampak Siring, Bali, Febuari 2005 untuk mensinergikan kordinasi guna mengembangkan sektor pariwisata nasional.

Bersenjata Inpres itu kalangan industri pariwisata berharap segera ditindaklanjuti dengan Tourism Summit untuk memudahkan pemerintah dalam mengelola pariwisata dengan satu komando di tengah minimnya dana promosi. Tapi hingga penutup 2006, Tourism Summit belum terwujud.

Apa mau dikata kalau senjata ampuh tersebut di tangan Menbudpar belum diberdayakan dengan optimal. Padahal ibarat seorang dirijen pagelaran musik, bukan irama dan suara pemerintah saja yang harus disinergikan tapi justru peran swasta dan masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian.

Tak heran ketika peringatan dua tahun masa pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu, Oktober, industri pariwisata mengharapkan ada wajah baru di sektor ini. Tapi aroma ABS pula yang membuat kepala negara ditengarai menolak untuk melakukan reshuffle sejumlah menterinya.

Sikap hati-hati Presiden untuk tidak mengganti menteri-menterinya yang kurang berprestasi dari berbagai partai politik memang bisa dimengerti ke mana arah dan tujuannya agar tetap eksis dan dapat merealisasikan visinya hingga 2009. Lembaga baru pun dibentuk meski menuai protes.

Entah tidak tahan kritik atau memang tidak mau mendengar, sejak Oktober lalu kalangan pers terus dinasehati untuk tidak menulis berita miring. "Jangan mudah terkena hasutan karena kepentingan negara di atas segalanya."

Mungkin itu pula yang mendorong Depbudpar mengemas kegiatan outbound pada 8-9 Desember 2006 untuk kalangan pers. Dalam segala kesempatan pesan sponsor untuk tidak memelintir berita terus didengungkan oleh Menbudpar dan jajarannya.

Salah dalam menafsirkan fungsi pers ini akhirnya akan menenggelamkan peranan pers dalam pengembangan pariwisata nasional. Menjadikan pers sebagai alat untuk membudayakan ABS di lingkungan itu adalah kesalahan fatal yang harus cepat disadari dan diperbaiki.

Kemitraan 3 in 1 antara pemerintah, swasta dan masyarakat bukanlah sekedar slogan. Tapi bila diterapkan akan menjadi suatu kekuatan yang besar bagi pengembangan pariwisata nasional. Sayang sekali momentum untuk melakukan evaluasi akhir tahun dengan pers justru diabaikan.

Depbudpar seharusnya bisa menjadi payung dan menggerakkan agar kalangan media mau memberikan ulasan yang menunjukkan optimisme. Pelaku pariwisata seharusnya jadi penggerak dan solid antara satu dan lainnya.

Apa mau dikata kalau kelemahan dari pengembangan pariwisata nasional ini justru juga datang dari para pelakunya. Pers tidak pernah tidur dan bisa mengendus ada aroma ABS juga di dalam tubuh asosiasi sehingga mereka hanya terfokus masalah intern.

Bagaimana tidak menuai protes anggota kalau para ketua asosiasi pariwisata yang ada tidak bisa membedakan kepentingan organisasi dengan kepentingan bisnisnya? Padahal Depbudpar sudah merasa cukup mendengarkan dan bersinergi dengan asosiasi yang ada.

Bukan itu saja, hubungan antara asosiasi pariwisata dan industri penunjangnya juga tidak sehat. Malah saling melancarkan ancaman saling boikot.

Salah satu pemilik perusahaan penerbangan swasta dengan arogan dan secara terbuka mengabaikan peran travel agent. Dia tidak ambil pusing kalau tiket penerbangannya tidak dijual melalui agen.

Sinergi yang kuat harusnya menjadi landasan di kalangan industri pariwisata. Tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari pada yang lain karena semua harus saling menunjang.

Simaklah hasil analisa kartu Visa Internasional di Indonesia yang dikeluarkan November. Pada 2005 wisman pemegang kartu ini yang datang ke Indonesia membelanjakan Rp 5,6 triliun. Separuh dari mereka datang dari kawasan Asia-Pasifik yang mengeluarkan 34% untuk akomodasi, ritel 16%, restoran dan F&B 6%, sport dan leisure 6% dan transportasi 6%.

Bayangkan kalau asosiasi pariwisata yang ada tidak solid untuk memberikan kontribusinya guna meningkatkan pelayanan jasa pariwisata yang ada. Ke depan, penurunan kunjungan wisman mungkin tidak bisa direm lagi.

Deretan panjang ketidakharmonisan di antara para pelaku usaha itu tetap ada, sementara kalangan industri tidak efektif pula kalau harus berhubungan dengan banyak menteri untuk menyelesaikan berbagai persoalan dari soal kebijakan hingga persaingan usaha.

Solusi untuk mendudukan kalangan pemerintah, profesional, politisi bahkan pers nasional secara bersama sebenarnya sudah tertuang di Inpres 16/2005. Tinggal ada kemauan untuk memfungsikannya atau Inpres itu tetap disimpan di laci ?

Hilda Sabri Sulistyo, Wartawan Bisnis Indonesia