Setelah Dua Tahun Perdamaian

Oleh Teuku Kemal Fasya

Tanggal 15 Agustus lalu tepat dua tahun usia perdamaian Aceh, masa yang melelahkan sekaligus membanggakan.

Melelahkan karena menghadapi banyak rintangan. Kasus penurunan bendera dan polisi yang menganiaya warga sipil karena dituduh menurunkan bendera menjadi cacat yang harus dihilangkan pada masa datang.

Membanggakan karena perdamaian telah melewati batas psikologis post-conflict, apalagi bila dibandingkan kesepakatan damai sebelumnya (Jeda Kemanusiaan I-II, Moratorium Kekerasan, dan COHA/Kesepakatan Penghentian Permusuhan) yang berumur kurang dari enam bulan.

Masyarakat gembira merayakan dua momentum, 15 dan 17 Agustus.

Desain global

Dari perspektif global, tak ada yang unik dari penyelesaian konflik Aceh, seperti desain resolusi konflik di tempat lain pada 1990-an (Filipina, Thailand, Yugoslavia, Rwanda, Liberia, atau Timor Timur), yaitu mempromosikan demokratisasi dan marketisasi (marketization) sebagai hipotesis penyehatan perdamaian domestik. Namun, jika dilihat tidak semua desain berhasil, proyek Aceh adalah contoh baik yang bisa dipelajari oleh daerah lain.

Demokratisasi diintroduksi melalui pemilu, pembentukan undang-undang baru, pengujian kewenangan pemerintah, serta penghormatan kepada hak-hak kebebasan sipil dalam berbicara, berserikat, dan berpartai. Adapun marketisasi dijalankan dengan gerakan yang mengarah pada ekonomi yang berorientasi pasar, termasuk meminimalkan intervensi pemerintah di bidang ekonomi, memaksimalkan kebebasan investor dan produsen, serta mempertemukan keinginan masyarakat lokal dalam mengelola ekonomi yang disukai (Roland Paris, At War’s End, 2004).

Untuk konteks Aceh, demokratisasi melalui pilkada telah menghasilkan stabilitas politik karena "elite pemberontak" yang dulu terbuang kini ada di pusar kekuasaan. Harapan publik atas pemerintahan Irwandi-Nazar hingga bulan ke-8 masih positif karena kebijakan populisnya, seperti moratorium penebangan hutan, pemberantasan korupsi, dan wacana secepatnya mengambil alih Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).

Juga marketisasi yang dilakukan pascaperdamaian. Slogan "tak ada rekonstruksi tanpa perdamaian dan tak ada perdamaian tanpa rekonstruksi" menjadi mantra ampuh. Hampir tak ada konflik berarti antara TNI dan eks GAM. Narasi bahwa Aceh membutuhkan pembangunan dan bukan perang telah melumerkan dendam hingga tidak tereskalasi.

Faktor eksternal dan internal

Suka atau tidak, bibit-bibit "konflik baru" mulai tersemai oleh kebijakan marketisasi. Program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh semula tidak menyentuh korban konflik. Hingga 2006 hampir semua LSM (terutama internasional) tidak berani menyentuh pembangunan di "wilayah hitam" karena takut diinterpretasikan politis. Akibatnya, muncul kecemburuan antara korban konflik dan tsunami. Padahal bantuan tsunami seharusnya menjadi "berkah tersembunyi" yang menyelesaikan seluruh derita (konflik, tsunami, miskin).

Reorientasi kebijakan baru terlihat saat pemerintah membentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk mengimbangi BRR yang menangani korban tsunami. Namun, lemahnya peran BRA dan kacaunya format bantuan yang disupervisi Bank Dunia bagi 3.000 korban konflik membuat konflik merebak di tingkat internal. Hasil verifikasi BRA memastikan ada 31.189 rumah hancur dan dibakar semasa konflik (Serambi Indonesia, 24/7) mengindikasikan ada belasan kali lipat korban penerima program diyat (restitusi) yang tak tertampung.

Hal lain yang juga merugikan perdamaian adalah mengempisnya wacana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh pascapembatalan UU KKR Nomor 27 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap lemah membela hak-hak korban. Namun, legalitas KKR Aceh dapat merujuk UU No 11/2006.

Sayang, wacana KKR menjadi horor vacuui. TNI mencurigai gagasan ini sebagai upaya menjerumuskannya menjadi aktor tunggal (perpetrator). Padahal praktik wacana KKR berfungsi mengklarifikasi kekaburan sejarah konflik dan menegaskan, korban bisa siapa saja—TNI, GAM, keluarganya, atau orang biasa—yang memiliki hak untuk menuntut apa yang telah dirampas dari kehidupannya pada masa lalu. KKR dapat menghalangi korban dikurbankan kembali oleh politik kekuasaan yang salah. Para korban layak mendapat buku putih atas sejarahnya.

Terakhir, konteks damai Aceh harus mampu menegosiasikan kepentingan internal GAM, antara "kelompok pragmatis" yang kini di pucuk kekuasaan dan "kelompok idealis" yang masih ingin merdeka. Serial teror bom yang menimpa para bupati dan wali kota eks GAM serta hilangnya bendera Merah Putih menjelang 17 Agustus menandakan ada ketidakpuasaan internal atas strategi memartabatkan Aceh ke depan. Reunifikasi layak pula diberlakukan di internal GAM-SIRA.

Dua tahun belum cukup! Rakyat Aceh masih menuntut perdamaian yang lebih panjang pada tahun-tahun mendatang.

Teuku Kemal Fasya Ketua Jurusan Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhok Seumawe

Kompas, 22 Agustus 2007

Natal, Naluri, dan Nurani: The global nexus

Oleh Christianto Wibisono

Kotbah Natal 24 Desember di National Presbyterian Church, DR Gareth Ionogle menyebut paradoks Natal antara kecemasan dan harapan. Herodes cemas karena berita lahirnya juru selamat.

Sedang para gembala di Bethlehem dan orang Majus bersyukur karena menemukan sang bayi Kristus di palungan sederhana. Kini Bethlehem juga sedang bergulat dengan rasa takut cemas perang saudara Fatah Hamas dan harapan perdamaian internal Palestina maupun antara Palestina dengan Israel.

Konflik terbuka faksi Fatah kontra Hamas yang menelan korban tewas di kedua pihak membuktikan bahwa kebencian, pembantaian, dan peperangan bisa terjadi antara sesama bangsa, sesama agama, sesama etnis, ras, dan tanah air.

Itulah yang disebut perang saudara yang menimpa hampir seluruh bangsa di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai Adam Smith dan terus hingga Adam Gadahn, anggota Al Qaeda asal AS.

Perang saudara selalu makan korban jauh lebih banyak dari perang dengan bangsa lain. Karena kadang-kadang, masyarakat kurang peduli dan membiarkan saja korban bertumpuk dan pembantaian berlarut. Doktrin kedaulatan nasional mencegah intervensi kekuatan asing dan sesama bangsa bunuh membunuh seperti di Rwanda, Bosnia, Kosovo, dan Darfur. Impotensi politik PBB merangsang aktor George Clooney menuntut Sekjen PBB, Mesir, dan China agar tidak membiarkan terus Sudan membunuhi rakyat Darfur.

Naluri kebinatangan manusia memang penuh kebencian, kedengkian yang selalu akan diselesaikan dengan hukum rimba, siapa yang kuat dia yang akan menang dan menentukan nasib si pecundang. Apakah akan dihabisi, atau dipenjara dan ditindas selaku pihak yang kalah yang harus menerima nasib diperlakukan sewenang- wenang oleh penakluknya.

Nurani manusia sebaliknya, kembali kepada kodrat kemanusiaan yang bisa menghargai jiwa manusia lain sebagai sesama ciptaan Tuhan dan layak memperoleh jaminan hidup yang tidak boleh sembarang dicabut. Bahkan perang pun mempunyai kode etiknya sendiri jauh sebelum Konvensi Geneva tentang perang dan tawanan perang.

Perang saudara di Palestina, perang Israel-Palestina, perang teror global sejak 911, semua mengatasnamakan kepentingan rakyat, masyarakat tertindas, golongan melarat miskin yang terjajah oleh kekuatan Zionis, kolonialis, kapitalis, imperialis dan fasistis. Itulah slogan yang paling gampang memperoleh gaung kuat dalam perang opini publik dunia.

Tidak Banyak Berubah

Kondisi Timur Tengah dan rakyat Dunia Ketiga lainnya tidak banyak berubah sejak zaman Herodes sampai Hezbollah sekarang ini. Harta karun minyak yang berlimpah tidak pernah mengentaskan negara-negara Arab.

Dalam diskusi 20 Desember lalu tentang Timur Tengah di Potomac Institute of Policy Studies, Jonathan Davidson, utusan dari Uni Eropa menggelar perubahan peta geopolitik Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah dari zaman ke zaman.

Kekuatan-kekuatan lama yang punya potensi berimbang dengan Romawi dan Yunani adalah Hannibal dari Carthago, sekarang Tunisia, Mesir, Asyiria, Babilonia, dan Persia kemudian Ottoman Turki.

Dari Timur muncul kekuatan Mongol yang akan mendirikan imperium terbesar dalam sejarah manusia dari Eropa sampai Tiongkok. Kekuatan Mongol di abad ke-13 secara tidak langsung menyelamatkan Eropa dari pendudukan tentara Islam Timur Tengah.

Terorisme yang sekarang melanda dunia sudah melampaui alibi ekonomi, dan masuk ke psikologi politik. Dalam artikel di jurnal Democracy berjudul The Myth of Deprivation, Peter Bergen dan Michael Lind mengutip riset banyak pakar tentang latar belakang teroris sejak 911 sampai bom London 2005. Dari 79 teroris, 54 persen adalah mahasiswa atau setara dengan populasi mahasiswa AS yang hanya 52 persen.

Seperempat dari mereka belajar di universitas terkemuka di AS dan UE. Robert Leiken dari Nixon Center menyebut dari 373 teroris yang bergerak sejak bom truk WTC 1993 hingga 2004 41 persen adalah warga negara Barat. Baik melalui naturalisasi atau generasi kedua imigran Arab/Pakistan atau bule. Warga negara Prancis jumlahnya dua kali lipat Arab Saudi.

Claude Berebbi dari RAND Corp dan peneliti Palestina Khalil Shikaki menemukan 57 persen pengebom bunuh diri Palestina berpendidikan akademi dibanding 15 persen pendidikan lebih rendah.

Dari 1/3 penduduk Palestina yang tergolong melarat hanya 13 persen pengebom bunuh diri dibanding pengebom dari kelas menengah yang lebih kaya. Kesadaran dan tekad bunuh diri meningkat sejajar dengan tingkat pendidikan.

Michael Mann penulis buku Fascists menyebutkan bahwa Adolf Hitler berasal dari keluarga kelas menengah. Begitu pula Lenin, Mao Zedong, Pol Pot, Fidel Castro dan Abu Nidal serta Carlos the Jackal dari Venezuela. Mereka adalah kelas menengah yang berkecukupan dan mengecap pendidikan akademik serta berjuang untuk ide yang abstrak.

Karena itu kalaupun ada korban di kalangan massa itu merupakan risiko. Tentu saja orang semacam Yasser Arafat tidak akan membiarkan istri dan anaknya jadi korban. Karena itu keluarganya, di Kota Paris sementara yang jadi pengebom bunuh diri hanya tingkat anak buah dan kelompok fanatik yang terninabobokkan oleh mitos perjuangan anarkis.

Ketakutan Perang

Hari Natal 2006 menyaksikan Bethlehem harap-harap cemas akan perdamaian serta ketakutan akan perang saudara Fatah Hamas maupun Israel Palestina. Yesus sudah lahir 2000 tahun lalu, sudah disalib dan bangkit. Karena itu tidak perlu ada "Yesus baru", atau manusia dan "agama baru" yang merasa perlu harus membantai sesama manusia di Timur Tengah.

Hanya karena kedengkian agama ataupun kebencian politis seperti analisis Peter Bergen dengan menunggangi alibi kemelaratan.

Yesus yang miskin di palungan tidak mengajarkan terorisme terhadap Herodes atau Romawi. Tiga abad kemudian Romawi di bawah Constantine justru menerima kekristenan. Dalam perspektif historis, moral Kristen dinilai lebih superior ketimbang paganisme Romawi.

Moral keadilan, kebenaran, dan kejujuran, pengadilan, penghakiman, dan penghukuman yang imparsial, obyektif, dan nurani yang tidak pilih kasih, itulah esensi Bethlehem dan Calvari. Rahasia keunggulan bayi palungan Bethlehem ialah iman kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan harapan kehidupan yang lebih baik.

Sebaliknya naluri kebinatangan terorisme dengan dalih apapun, ekonomi, agama, historis, politis yang hanya mencerminkan kedengkian dan kebencian tidak akan direstui oleh Tuhan Yang Omnipoten.

Penulis adalah pengamat masalah internasional

---

Suara Pembaruan: 26/12/06